Aliansi mahasiswa Kaltim menilai kinerja Rudy–Seno mandek di 100 hari pertama. Lima tuntutan dilayangkan, skor hanya 3 dari 100.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Memasuki 100 hari masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (4/6/2025). Mereka menilai kinerja pemerintah provinsi dalam tiga bulan terakhir tidak menunjukkan perubahan signifikan seperti yang dijanjikan saat kampanye. Bahkan, mereka menyebut kinerja pemimpin Kaltim tersebut cenderung stagnan.
Presiden Badan Eksekutif Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEK KM Unmul), Ilham Maulana, mengatakan bahwa secara umum pemerintah provinsi gagal merealisasikan janji politik dan visi-misi pembangunan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Seperti yang kita dengar bersama, soal rapor merah. Apa itu? Itu adalah peringatan keras terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim atas berbagai persoalan yang belum ditangani secara serius,” tegas Ilham dalam orasinya.
Ia bahkan menyebut, jika kinerja pemerintahan Rudy–Seno dinilai dalam skala 1 hingga 100, mahasiswa hanya memberikan skor 3. Nilai rendah ini diberikan karena mayoritas janji kampanye belum terealisasi.
More Read
“Visi-misi Kaltim sejauh ini belum mencerminkan kebutuhan dan realitas yang dihadapi masyarakat,” katanya.
Ilham juga menilai, hingga hari ke-100 masa kerja, belum terlihat langkah konkret pemerintah dalam menangani isu-isu krusial seperti perlindungan lingkungan, ruang hidup masyarakat adat, dan pengendalian pertambangan ilegal yang semakin merajalela di Kaltim.
Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama kepada pemerintah provinsi, yakni:
More Read
- Segera merealisasikan 8 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.
- Menghentikan seluruh aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kaltim.
- Menuntut Pemprov menagih dan mempublikasikan dana CSR dari perusahaan-perusahaan tambang.
- Memperbaiki serta mempublikasikan data kualitas lingkungan hidup secara transparan.
- Mengakui dan memenuhi hak-hak masyarakat adat serta memberikan perlindungan atas keberlangsungan hidup mereka.
Ilham menegaskan bahwa hingga kini belum ada respons konkret dari pemerintah terhadap kelima tuntutan tersebut. “Yang kami dengar baru sebatas narasi-narasi normatif, yang tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan,” ujarnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
