MENU

Pedoman Media Siber

12 Mei 2016

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999.

 

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita
a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita
a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan
a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ‘advertorial’, ‘iklan’, ‘ads’, ‘sponsored’, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012
(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

 

TAG

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on tumblr
Share on email
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
TINGGALKAN KOMENTAR
Hut Akurasi.id Ke-3
BERITA TERKAIT

It seems we can't find what you're looking for.

INSTAGRAM AKURASI.ID

Takbir berkumandang. Tanda kemenangan telah datang. Mohon maaf atas semua kesalahan. 
.
Segenap manajemen dan karyawan Akurasi.id mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2022.
.
Taqabbalallahu Minna Wa Minkum. Minal Aidzin Wal Faidzin
Mohon Maaf Lahir dan Batin.
...

Release Data sementara Beberapa Titik Genangan Banjir di Kota Samarinda

Pantauan CCTV Kota dan Info dari WAG

Pada Cuaca Hujan Pagi Hari mulai Pukul 09.00 Wita

Genangan Air :
1. Jalan Dr. Sutomo ( Gg.nibung )
2. Jalan Pasundan
3. Jalan S. Parman
4...Simpang 4 Lembuswana
5. Jalan Gatot Subroto
6. Jalan Sukor Rejo
7. Jalan Lempake Jaya
8. Jalan Gunung Kapur II
9. Jalan Mugirejo
10. Kawasan Armada ( Argamulya Dalam )
11. Jalan Pahlawan
12. Jalan Wahid Hasim I
10. Jalan Ir Katamso
11. 19. Jalan P Suryanata (dpn SPBU)
12. Jalan Juanda Flay Over
13. Jalan Merbabu
14. Jalan Awang Long
15. Jalan Sudirman
16. Jalan M. Yamin
17. Jalan Wahid Hasim II
18. Jalan Padat Karya Sempaja
19. Jalan DI Panjaitan ( Terminal Lempake )
20. Jalan Kadri Oneng
22. Jalan AW.Syahrini
23. Jl basuki rahmat

catatan *TMA : Tinggi Muka Air Rata-rata 15 - 30 cm

Antisipasi Dampak:
~ Jalanan basah, licin atau jarak pandang berkurang.
~ Gangguan skala kecil dan jangka pendek pada layanan air bersih/minum, listrik dan gas.
~ Gangguan skala kecil dan jangka pendek pada operasional sekolah dan rumah sakit.
~ Terjadi longsor atau guguran bebatuan dalam skala kecil.
~ Terjadi genangan air di daerah pesisir atau dataran rendah dalam skala kecil.
~ Terjadi aliran puing, lahar atau lumpur dalam skala kecil.
~ Banjir menggenangi sebagian jalanan dan pemukiman.
~ Aliran banjir mengganggu aktivitas masyarakat dalam skala kecil.
...

Selamat memperingati Hari Kartini. Semangat para perempuan Indonesia, mari buat perubahan! ...

Marhaban ya Ramadan.

Selamat menyambut bulan Suci Ramadan bagi selruh umat Islam. Semoga kita semua dapat menjalani bulan penuh berkah dan senantiasa berlomba dalam bulan yang penuh ampunan ini.

Selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh masyarakat Muhammadiyah akan sudah akan memulai puasa pertama pada Sabtu, 2 April 2022. (*)
...

Pengen tahu apa saja sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab Diskominfo Kaltim?

Nah, nanti Sobat Akurasi bisa ikuti ulasannya dalam bincang santai di Podcast Akurasi.id ya.

Yuk kita belajar dan cari tahu, biar kita makin paham apa saja yang biasa dikerjakan Dinas Komunikasi dan Informatika!!

Jangan lupa kunjungi bincang santainya dalam Review (Redaksi Interview) di Youtube dan Fanpage Akurasi.id!
...

WAH, ABANG MARQUEZ BATAL IKUT BALAP DI MANDALIKA

Sayang sekali, pembalap Repsol Honda Marc Marquez gagal mengikuti jalannya MotoGP di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, NTB.

Marquez terpaksa gagal mengikuti lomba setelah mengalami saat melakukan pemanasan sebelum turun pada laga MotoGP Mandalika 2022.

Marquez kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit Mataram untuk memastikan kesehatannya. (*)
...

Selamat Hari Raya Nyepi 2022, Tahun Baru Saka 1944 bagi umat Hindu yang melaksanakannya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
#nyepi #nyepi2022
...

Selamat Memperingati Isra Mikraj 27 Rajab 1443 Hijriah.
.
Semoga  Sobat Akurasi  selalu bisa meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW.
.
#isramiraj #isramikraj #akurasiid
...

Kari identik dengan sajian lezat yang penuh dengan rempah. Hidangan yang biasanya berasal dari Timur Tengah ini populer dengan penggunaan daging sebagai bahannya. Banyak resep aneka kari yang bisa kamu coba.
.
Nah, buat kamu yang ingin membuat kari, berikut ini ada resep aneka kari yang simpel dan mudah untuk kamu buat di rumah. Apa saja? Yuk, cari tahu.
.
Baca selengkapnya di website akurasi.id
...

Selama beberapa pekan terakhir Covid-19 melonjak di Kaltim. Hal ini menyebabkan Kaltim pun kembali diselimuti zona merah, kecuali Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang masih berada di zona kuning.
.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Sabtu 19 Februari 2022, penambahan kasus positif Covid-19 mencapai 1.978 orang. Dengan adanya penambahan itu, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, dirawat dan tengah menjalani isolasi mandiri (Isoman) bertambah menjadi 10.023 orang.
.
Mengantisipasi lonjakan Covid-19 yang menyebabkan seluruh rumah sakit tak mampu menampung pasien seperti tahun sebelumnya, Pemprov Kaltim langsung membuka tempat isolasi terpusat (Isoter) yang berada di Komplek Stadion Masya Sempaja. Peresmian pembukaan isoter telah dilaksanakan pada Jumat, (18/2/2022) lalu.
.
Baca selengkapnya di website akurasi.id
...

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan surat edaran (SE) Nomor 05 tahun 2022 yang mengatur tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musala.
.
Salah satu poin penting Menag keluarkan aturan dalam edaran itu yakni lantunan suara bagus dan tidak sumbang. Kemudian, pembacaan Alquran atau selawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara bagian luar masjid/musala. Melakukan dalam jangka waktu paling lama 10 menit sebelum azan Subuh berkumandang.
.
Lalu, pelaksanaan salat Subuh, zikir, doa, dan kuliah Subuh menggunakan pengeras suara dalam.
.
Tak hanya mengatur pengeras suara sebelum azan Salat Subuh, sebelum azan Salat Zuhur, Asar, Magrib, Isya. Juga mengatur Salat Jumat, bahwa pembacaan Alquran atau selawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit.
.
Baca selengkapnya di website akurasi.id
...

Warga yang ingin membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, melaksanakan ibadah Haji atau Umrah, bahkan jual beli tanah harus memiliki kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat.
.
Hal tersebut tertera dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
.
Presiden melalui instruksi yang keluar pada 6 Januari 2022 itu, meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyempurnakan regulasi. Untuk pemohon SIM, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menyertakan syarat kartu BPJS Kesehatan.
.
“Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon SIM, STNK, dan SKCK adalah Peserta aktif, dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),’ tulis Inpres tersebut. (*)
.
Baca selengkapnya di website akurasi.id
...

Berbagai pihak tengah mencoba menggagas pemanfaatan lubang eks tambang di Kaltim. Dengan merubah kawasan tersebut sebagai tempat konservasi tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat penelitian.
.
Seperti Ikatan Alumni Fakultas Kehutanan (IKA Fahutan) Universitas Mulawarman yang mencoba menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan tambang di Kaltim untuk memanfaatkan lahannya. Sementara, kerja sama tersebut baru melibatkan beberapa perusahaan tambang di Tanah Benua Etam, sebutan lain Kaltim.
.
Dikonfirmasi berkaitan perihal itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Christianus Benny menyampaikan, kerja sama ini akan melibatkan perusahaan tambang yang memegang izin usaha pertambangan (IUP). Seperti Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
.
“Artinya, memanfaatkan lahan-lahan eks tambang yang ada. Ini merupakan program yang telah lebih dulu dilakukan universitas lain. Seperti di ITB atau UGM. Sementara di Kaltim, hingga menjelang IKN kok belum ada,” jelasnya. (*)
.
Baca selengkapnya di website akurasi.id
...

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp