Ibu Kota Negara Nusantara di Kaltim merupakan upaya pemerintah dalam mengatur tata kelola wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang merata.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum Pejuang Bravo Lima (PBL) Letjen TNI (Purn) Sumardi melantik 150 Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Khusus Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. Sebagai bentuk komitmen serta dukungan atas keputusan pemerintah dalam memindahkan IKN ke Kaltim.
Hotel Puri Senyiur Samarinda dipilih sebagai saksi dalam pelantikan bersejarah tersebut. Yang dilaksanakan pada Kamis, (1/6/2023).
Sebanyak 150 anggota DPD IKN Nusantara yang diambil janji setia serta sumpahnya demi menjalankan roda kepengurusan untuk berkomitmen memajukan PBL kedepannya.
PLT Ketua Umum PBL, Letjen TNI (Purn) Sumardi mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD PBL IKN Nusantra atas dilantiknya sebagai penguru wilayah Kaltim.
“Semoga bisa mengemban tugasnya dengan baik dan menjalankan roda kepengurusan yang konsisten untuk menciptakan generasi yang kompeten,” ucapnya.
Ia menuturkan bahwa PBL tersebut awalnya adalah tim relawan yang kemudian berubah menjadi Organisasi Masyarakat (Ormas) yang siap membantu, mendukung, serta mensukseskan program pemerintah sebagai bentuk janji setia dan kepatuhan terhadap pemerintah.
“Semua yang kami kerjakan ini, harus ada rambu-rambu hukum yang berlaku,” ucapnya.
Sumardi berharap, kepengurusan DPD PBL IKN Nusantara beserta jajarannya, mampu bersinergi menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan ormas lainnya di wilayah Kaltim.
“Berkomitmen, dan tidak lupa mempunyai visi misi yang sama dalam memajukan Indonesia,” harapnya.
Janji Beri Dukungan Penuh
Sementara itu, Ketua DPD PBL IKN Nusantara, Rudolf mengatakan, bahwa ia berjanji dengan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk menjalankan mandat dan tugasnya.
“Komitmen, konsisten, dan efektifitas merupakan kunci kesuksesan bersama untuk menjadikan roda organisasi yang sehat, Karena PBL merupkan organisasi yang kompeten, penghormatan, dan etika atas segala-galanya,” imbuhnya.
Pria yang sudah mendapatkan gelar profesor itu menegaskan bahwa. Pindahnya IKN di Kaltim merupakan upaya pemerintah dalam mengatur tata kelola wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang merata.
“Demi melindungi negara kesatuan Indonesia. Pejuang Bravo Lima harus bisa menjadi garda terdepan, untuk menciptakan Kalimantan yang aman dan kondusif,” ujarnya.
“Semua ancaman dan hambatan atas perpindahan IKN ke Kaltim seperti berita hoax, intoleransi, serta fitnah adalah lawan yang nyata dalam penghambatan pembangunan IKN,” tutupnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id