DPMPTSP Kaltim terus mengupayakan agar bisa meningkatkan investasi di Kaltim. Dari melihatkan semua pemangku kepentingan. Hingga secara aktif mengadakan rapat yang fokus supaya bisa meningkatkan investasi di Kaltim.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – DPMPTSP Provinsi Kaltim menggelar rapat koordinasi (rakor) di Swissbell Hotel Balikpapan, Kamis (8/6/2023). Kegiatan tersebut diikuti DPMPTSP Kota/Kabupaten se-Kaltim serta stakeholder terkait.
Tujuan dari pertemuan itu, yakni dalam rangka menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di sektor perkebunan. Terutama dalam hal kewenangan, syarat administrasi antara kewenangan provinsi dan kota/kabupaten. Serta upaya penyelesaikan kendala yang dihadapi.
Kepala DPMPTSP Provinsi Kaltim Puguh Harjanto mengatakan, rakor digelar sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Berusaha di Bidang Mineral Batu Bara.
Kewenangan tersebut, sambung Puguh, meliputi pemberian sertifikat standar dan perizinan minerba. Pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan serta pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.
“Kewajiban Pemprov Kaltim dalam pendelegasian kewenangan perizinan sektor minerba menjadi fokus utama dalam rakor. Serta dijelaskan mengenai permohonan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan,” ujar Puguh.
Dalam kesempatan itu, pria yang sebelumnya banyak menjabat di lingkungan Pemerintah Kota Bontang ini juga mengajak kepada jajaran DPMPTSP Kaltim dan DPMPTSP Kota/Kabupaten se-Kaltim dan stakeholder terkait, untuk berjuang meningkatkan investasi di Kaltim.
“Karena dengan investasi dan perizinan yang sesuai prosedur, akan membuat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat meningkat. Dan ini menjadi salah satu amanah yang dititipkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Bapk Isran Noor dan Hadi Mulyadi,” pungkasnya. (adv/dpmptspkaltim/drh)
Baca Juga
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
