Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub minta disdikbud perbaiki dapodik. Guna mempermudah pendistribusian guru di setiap sekolah.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Masalah pemerataan distribusi guru mata pelajaran di beberapa sekolah. Hingga kini masih menjadi perhatian DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
Pasalnya, yang menjadi masalah adalah, jumlah guru di Kaltim termasuk cukup. Hanya saja, masih menumpuk di beberapa wilayah. Penyebarannya tidak merata. Belum lagi masalah perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran yang diwajibkan di setiap sekolah.
Menyebabkan guru tidak maksimal mengajar, karena dipaksa menyesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran yang kosong di sekolah. Atau yang lebih parah, tidak bisa mengajar karena bukan merupakan bidang keilmuannya.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub, hal ini bisa terjadi sebab data jumlah guru yang dibutuhkan setiap sekolah, tidak sesuai dengan kompetensi guru yang direkrut menjadi PPPK. Alhasil, ketika sudah perekrutan, guru tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah.
“Harusnya guru yang dibutuhkan tercatat di dapodik (data pokok pendidikan). Tapi, hingga kini aplikasi yang digunakan belum maksimal,” ungkapnya saat diwawancarai wartawan Akurasi.id, Senin (16/10/2023).
Perekrutan Guru PPPK Tidak Sesuai dengan Kebutuhan Sekolah
Rusman mengatakan, permasalahan yang banyak ditemui adalah, perekrutan PPPK guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sehingga, PPPK yang direkrut harus mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
“Biasanya saat masih honorer, mereka mengajar sesuai bidangnya. Akan tetapi, saat diangkat menjadi PPPK mereka dipindah ke sekolah yang justru tidak sesuai bidangnya,” tambahnya.
Baca Juga
Maka dari itu, Rusman mengusulkan, agar data yang diinput di dapodik segera diperbaharui. Guna memudahkan pendistribusian guru di semua sekolah.
Ia juga meminta, agar instansi terkait dapat mengawal penginputan masing-masing kebutuhan dan ketersediaan guru di sekolahnya. Dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK sampai yang honorer, dan bidang pembelajaran mereka. Agar saat pengangkatan, sudah sesuai dengan kebutuhan.
“Sekarang masih kebanyakan menumpuk di kota, di pelosok malah ada yang kekurangan guru bidang studi,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)
Penulis: Nuraini
Editor: Devi Nila Sari
