DPRD Kaltim kembali menyoroti persoalan serapan anggaran OPD yaang rendah, padahal jelang akhir tahun. Berkenaan dengan itu, diharapkan Pj Gubernur Kaltim segera melakukan evaluasi.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – DPRD Kaltim baru saja menggelar rapat paripurna (Rapur) ke-41, Kamis (17/11/2023) lalu. Setelah agenda utama terkait pengesahan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) selesai. Beberapa anggota dewan mengajukan interupsi kepada Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono menjadi salah satu yang menyampaikan interupsinya. Terkait, permasalahan rendahnya serapan anggara tahun oleh 22 organisasi perangkat daerah (OPD) dari total 41 OPD.
“Mohon segera mungkin Pj Gubernur untuk melakukan evaluasi, untuk mengetahui penyebabnya. Apakah karena manusianya atau seperti apa?,” ungkap Sapto.
Ia mengatakan, evaluasi harus segera dilakukana sebab dikhawatirkan akan mengulang masalah keuangan seperti tahun sebelumnya. Khususnya, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Oleh karena itu, hal seperti ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak terulang.
Dewan pun sudah pernah melakukan pemanggilan untuk menindaklanjuti hal ini. Namun, tampaknya OPD yang bersangkutan tidak menanggapi serius. Sebab, yang menghadiri undangan kerap hanya perwakilan staf. Sementara, kepala dinas, bahkan kepala bidangnya tidak turut hadir.
“Selain dievaluasi saya pikir perlu ada tindaklanjut. Seperti reward dan punishment untuk OPD terkait,” ujar sapto.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan perihal rencana kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Menurutnya, perlu ada evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) perihal TPP.
“Pemberian TPP harus terukur berdasarkan kinerja mereka. Apakah sesuai target, dan apa saja yang telah dilakukan,” tambahnya.
Selain permasalahan anggaran, saat ditemui usai rapur, Sapto juga menyampaikan kegeramannya akibat sedikitnya jumlah OPD yang mengikuti rapat pada hari itu.
“Tadi disampaikan pj gubernur, ternyata dari 41 OPD hanya 4 yang hadir. Padahal mereka harusnya juga ikut mendengarkan berasama, sekaligus menyampaikan kendala yang ada,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim/nur)
Penulis: Nuraini
Editor: Devi Nila Sari
