Pemkab PPU komitmen dalam menyelesaikan dampak pembangunan bandara VVIP dan jalan tol. Sosialisasi GTRA PPU inipun merupakan salah satu upaya agar permasalahan ini dapat dibicarakan secara utuh.
Kaltimakurasi.id, PPU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU memastikan tidak angkat tangan atas keserahan warga. Mengenai lahan agraria yang terdampak pembangunan Bandara VVIP dan Jalan Tol untuk menunjang IKN Nusantara.
Berkenaan dengan itu, pemerintah memastikan tengah menyiapkan ratusan hektare tanah untuk relokasi. Untuk sementara, tanah yang dipastikan siap untuk relokasi mencapai 400 hektaree.
Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi Reforma Agraria terhadap Subjek Terdampak Pembangunan Bandara VVIP dan Jalan Tol yang digelar Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) PPU, Rabu (10/01/24). Sosialisasi yang digelar di Gedung Graha Pemuda PPU ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar.
Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun dalam arahannya menyampaikan, pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab. Dalam menyelesaikan hal-hal terkait dampak pembangunan bandara VVIP dan jalan tol, yang berada di 3 kelurahan di PPU, yakni Kelurahan Gersik, Maridan dan Pantai Lango.
Baca Juga
“Saya akan mencoba melakukan percepatan terkait dengan sinkronisasi kebijakan nasional dengan yang dilaksanakan di daerah,” ungkap Makmur.
Makmur menambahkan, permasalahan agraria merupakan kebutuhan yang sangat esensial dan diperlukan penanganan yang amat serius dan ekstra hati-hati. Oleh karenanya, sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman secara utuh.
“Masalah tanah merupakan yang dibutuhkan masyarakat untuk menyambung hidup. Sehingga, perlu kehati-hatian. Saya bersama tim setiap hari mencari yang paling terbaik untuk bapak ibu. Tentunya banyak persiapan yang akan dilakukan,” terang Makmur.
Badan Bank Tanah Siapkan 400 Hektare Lahan untuk Relokasi
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Bank Tanah Moh Syafran Zamzani menyampaikan, Badan Bank Tanah sebagai lembaga yang bertugas menyiapkan reforma agraria telah menyiapkan lahan relokasi.
“Khusus masyarakat yang ada di sana, yang secara fisik menguasai dan ada tanam tumbuh di sana harus direlokasi. Tidak hanya menyiapkan lahan relokasi, tapi kita juga menyiapkan aksesnya untuk masyarakat. Sehingga, masyarakat ketika nanti pindah, mereka sudah punya akses jalan. Secara ekonomis dan value tanahnya pasti meningkat,” terang Syafran.
Syafran menambahkan, saat ini Badan Bank Tanah telah menyiapkan 400 hektare lahan relokasi untuk masyarakat terdampak pembangunan bandara VVIP dan jalan tol.
“Ada 400 hektare, bisa untuk masyarakat di bandara, di jalan tol, itupun tidak habis semua. Nanti termasuk dari tempat lain, GTRA yang akan memutuskan mana yang menjadi prioritas. Kita berdoa proses verifikasi dan validasi data pada saat penetapan subjek oleh GTRA bisa segera kita percepat. Sehingga, proses relokasi bisa segera dilaksanakan,” jelasnya.
Salah satu perwakilan masyarakat Edi S dari Kelurahan Gersik, saat ditemui usai acara menyampaikan bersyukur dengan diadakannya sosialisasi ini. Karena proses yang telah dilalui selama bertahun-tahun.
“Keluh kesah sudah lumayan terjawab. Kami berharap ada relokasi, dan relokasi yang ada diperjelas. Lokasinya dimana, bagaimana akses dan sebagainya. Kami yakin bahwa ini akan terselesaikan,” ungkap Edi.
Baca Juga
Turut hadir unsur Forkopimda PPU, Kepala Badan Bank Tanah Moh Syafran Zamzani, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PPU. Serta, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten PPU. (sha/wan/dns)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
