Untuk mengantisipasi kenaikan harga, Disperindagkop Kaltim pun lakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Jelang Ramadan, harga beras melonjak naik. Jika bulan lalu satu karung 25 kilogram dihargai Rp360 ribu, saat ini masyarakat harus merogoh kocek sebesar Rp410 ribu untuk ukuran yang sama.
Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kalimantan Timur, stok beras yang ada di distributor dan pasar masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Saat ini produksi beras dalam negeri belum masuk panen raya dan bahkan sebelumnya terdampak oleh fenomena El Nino yang menyebabkan penurunan hasil panen,” terang Kepala Disperindagkop Kaltim Heni Purwaningsih, Kamis (22/2/2024).
Untuk mengantisipasi kenaikan harga, Disperindagkop Kaltim pun lakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim. Untuk melakukan operasi pasar beras, bekerja sama dengan Bulog. Tak hanya itu, pihaknya pun berencana akan membuka toko penyeimbang yang akan dibuka pada akhir bulan ini di Pasar Segiri, Samarinda.
Sementara itu, menurut pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi Purwoharsojo, kasus serupa terus terjadi berulang kali, apalagi saat tahun baru tak lama berlalu, kemudian tak lama lagi menjelang Ramadan dan Idulfitri. Hal ini pun dapat memicu inflasi di sektor pangan.
“Seperti yang dibilang Sri Mulyani, kenaikan harga beras sampai tujuh persen harga beras, harus waspada,” tuturnya saat dikonfirmasi melalui seluler pada Jumat (23/2/2024).
Ibu-ibu merupakan kaum yang paling merasakan inflasi. Pasalnya, anggaran yang biasanya cukup untuk membeli 10 kilogram beras sekarang sudah tidak bisa lagi. Sebenarnya tak hanya sektor pangan, sektor transportasi pun dapat memberikan efek domino.
Mendengar rencana Disperindagkop Kaltim yang berinisiasi membuka toko penyeimbang, ia menilai, ini seperti lagu lama yang berganti judul saja. Program ini disebut sama saja dengan program pasar murah yang hanya berganti nama.
Ia justru heran, kenapa tiba-tiba pemerintah punya stok untuk pasar murah, sementara harga beras di pasar mahal. “Kemana barang itu selama ini?,” tambahnya.
“Dengan ini, malah bisa terjadi penimbunan sembako. Antrean masyarakat untuk mengunjungi toko tersebut justru dapat membuat masyarakat dilabeli ‘panic buying’. Sehingga ujungnya masyarakat juga yang dirugikan,” katanya.
Alih-alih membuat toko penyeimbang atau pasar murah, Purwadi meminta agar pengawasan terhadap distribusi agar tidak ada yang tersembunyi. Misalnya oleh KPPU Balikpapan dan Lembaga Pengawasan Konsumen. Lembaga tersebut harus menilai kesehatan bisnis ini agar tidak merugikan masyarakat.
Ia menyarankan melakukan sidak lebih gencar untuk mencegah penimbunan dan memastikan distribusi beras lancar.
“Sidak harus lebih sering, tiga hari sekali, seminggu sekali, dan mendadak. Di dalam kota saja, tidak usah keluar negeri. Kurangi jalan-jalan ke luar negeri, mesti memeriksa dari hulu ke hilir,” kata Purwadi.
Ia juga menyoroti peran Bulog dalam mengelola impor beras. Menurutnya, Bulog harus memastikan harga yang ditawarkan kepada petani lebih tinggi agar mereka tidak lebih memilih menjual hasil panennya kepada pengusaha.
“Kelompok petani di Kutim, antara dibeli Bulog dan pengusaha, lebih jatuh harganya kalau Bulog yang menawar. Nah, harusnya Bulog bisa menawarkan angka yang lebih tinggi karena uang negara yang dipakai, kan hasil pajak rakyat juga,” tegas Purwadi. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
