KPU Samarinda Buka Suara Soal Kisruh Gaji PPK yang Belum Dibayar. Menurutnya Tidak Ada Maksud untuk Memperlambat, Hanya Masih Proses Administrasi.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda buka suara terkait keterlambatan pembayaran gaji dan operasional panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) Kota Samarinda yang saat ini menjadi keluhan mereka.
Diketahui sebelumnya, puluhan PPK di Samarinda belum mendapatkan gaji untuk masa kerja selama satu bulan.
Menanggapi hal itu, Sekertaris KPU Kota Samarinda, Uni Eka Wirawati mengatakan, untuk honor PPK itu merupakan wewenang KPU Kaltim.
“Jadi bukan di kami, karena cost sharing (biaya tambahan untuk honor PPK dan PPS, red) ada di sana, anggaran tersebut berada di provinsi Kaltim,” kata Uni Eka Wirawati, Kamis (4/6/2024).
Baca Juga
Menurutnya, terkait pembayaran gaji PPK itu sebaiknya dikonfirmasi langsung ke KPU Kaltim mengingat dana tersebut merupakan bagian dari skema cost sharing yang dikelola oleh provinsi. Meskipun demikian, ia memastikan, tidak ada maksud dari pihak provinsi untuk memperlambat pembayaran honor tersebut.
“Ini adalah awal bulan pertama, jadi masih dalam tahap pembenahan administrasi. Intinya, kita harus merampungkan proses administrasi terlebih dahulu. Setelah administrasi rampung, terkait dengan pembukaan rekening, segera kita bayarkan karena uangnya ada dan stand by. Jadi tidak ada alasan untuk memperlambat,” jelasnya.
KPU Samarinda Masih Revisi Anggarana Operasional PPK dan PPS
Sementara itu, terkait anggaran operasional, dia menyatakan, KPU Kota Samarinda masih dalam proses menyempurnakan aturan dan revisi anggaran. Ada beberapa aspek yang harus dimaksimalkan, terutama dalam perjalanan dinas dan operasional harian.
Baca Juga
“Operasional belum kami turunkan karena masih menyempurnakan aturan dan revisi anggaran. Ada yang kami maksimalkan di perjalanan dinas. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk PPK dan PPS. Karena mereka sudah bekerja keras membantu tahapan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Uni Eka Wirawati menuturkan, dirinya saat ini sedang berada di Jakarta untuk berkoordinasi terkait anggaran tersebut. Ia berharap, dapat segera mengoptimalkan anggaran sesuai arahan KPU RI.
“Jadi, sebenarnya tidak ada keterlambatan, ini hanya proses administrasi yang masih dibenahi,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
