Fraksi GAP menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk rancangan APBD Kutai Timur 2025. Dari peningkatan sektor potensial, efisiensi anggaran, evaluasi belanja modal, pengawasan anggaran hingga kemandirian fiskal.
Kaltim.akurasi.id, Sangatta – Perwakilan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan, Mulyana memberikan masukan dan rekomendasi terhadap proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur 2025.
Dalam kesempatan itu, pihaknya menyoroti sektor-sektor potensial seperti agribisnis dan pariwisata, serta peningkatan efisiensi retribusi daerah. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-I tahun 2024/2025, ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
“Hal ini kami sampaikan dengan harapan agar penyusunan anggaran ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Timur, termasuk di pelosok desa,” tuturnya.
Mulyana juga menyoroti perlunya efisiensi dalam belanja operasional pemerintah. Pasalnya, pihaknya berpendapat belanja operasional terlalu besar. Anggaran tersebut akan lebih baik dimaksimalkan untuk pengembangan program-program pemerintah.
Baca Juga
“Kita harus menekan belanja yang kurang produktif, agar alokasi anggaran dapat lebih difokuskan pada program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Pentingnya Relevansi Proyek Infrastruktur hingga Penguatan Kemandirian Fiskal
Hal yang sama terjadi pada evaluasi belanja modal. Menurut Fraksi Gelora Amanat Perjuangan, penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memacu pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks transparansi, Mulyana menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran.
“Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran, khususnya dalam pelaksanaan belanja modal dan belanja bantuan,” katanya.
Ia juga mengingatkan tentang pentingnya penguatan kemandirian fiskal.
“Kita harus mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat dengan menggali potensi pendapatan alternatif yang ada di daerah,” ungkapnya.
Wakil ketua komisi D itu berharap, masukan dan rekomendasi ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD yang lebih baik.
“Semoga pandangan ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak guna terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik,” harapnya. (adv/dprdkutim)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
