Pembangunan jembatan senilai Rp4,9 miliar di Bontang justru menutup akses SMPN 7 dan mengganggu warga sekitar. DPRD Bontang menyoroti buruknya perencanaan proyek ini dan mendesak Pemkot segera mencari solusi sebelum dampaknya semakin luas.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Komisi A DPRD Bontang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 7 Bontang setelah akses utama sekolah tertutup akibat pembangunan jembatan oleh Dinas PUPR Kota Bontang. Sidak ini berlangsung pada Senin (10/2/2025) di Jalan Koi, Kelurahan Tanjung Laut, Bontang Selatan.
Dalam peninjauan, terungkap bahwa jembatan tersebut memiliki ketinggian sekitar dua meter, sehingga mengganggu aktivitas di sekolah. Selain itu, warga sekitar juga terdampak karena halaman rumah mereka sementara digunakan sebagai area parkir.
Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Irfan, menilai pemerintah kurang mempertimbangkan dampak proyek ini terhadap lingkungan sekitar, terutama bagi SMPN 7.
“Kontraktor memang bekerja sesuai perencanaan, tetapi sejak awal pemerintah seharusnya memikirkan dampaknya. Satu masalah selesai, tapi malah muncul masalah baru,” ujarnya saat sidak.
Irfan mendesak Pemkot Bontang segera mencari solusi agar kenyamanan guru dan siswa tidak semakin terganggu. Ia juga menekankan pentingnya percepatan anggaran untuk penanganan masalah ini.
“Jangan sampai anggarannya ditahan-tahan. Yang jadi korban di sini adalah guru dan murid SMPN 7, jadi harus cepat dicarikan solusi,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Sekolah SMPN 7 Bontang, Noorhayati, mengungkapkan pihaknya sebenarnya sudah mengetahui rencana pembangunan jembatan. Namun, setelah proyek rampung, tinggi jembatan ternyata lebih besar dari perkiraan awal.
“Saat ini kami parkir di WTP milik PDAM. Kemarin, Disdikbud dan PUPR sudah melakukan peninjauan ke lokasi,” jelasnya.
Sebagai informasi, proyek pembangunan jembatan ini dikerjakan oleh CV Aldi Pratama dengan nilai kontrak Rp4,9 miliar dan telah selesai pada 2024. (*)
Penulis : Dwi Kurniawan Nugroho
Editor: Redaksi Akurasi.id
