Mawar sapaan akrabnya, menyampaikan salah satu lampiran dalam proposal beberapa usulan pembangunan di Kaltim, termasuk pembangunan fly over Muara Rapak tersebut di Balikpapan.
Akurasi.id, Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI RI) Aji Mirni Mawarni terus mendorong pembangunan fly over di Jalan simpang lima Muara Rapak.
Bahkan, usai kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang terjadi di daerah tersebut, Jumat (21/1/2022) pagi, pesan singkat langsung meluncur ke nomor pribadi Wakil Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) John Wempi Wetipo. Menyampaikan, bahwa kembali terjadi laka lantas yang menelan korban hingga meninggal dunia.
“Dalam rapat kerja bersama Kementerian PUPR kemarin (20/1/2022) sudah saya sampaikan, pembangunan fly over di Muara Rapak sangat mendesak karena sering terjadi kecelakaan,” terangnya, dalam keterangan tertulis.
Lebih lanjut dikatakan, saat ini DED (detail enginering desain) easibility studi, amdal, dan andalalin pembangunan flyover sudah siap. Namun demikian, diakuinya, hingga kini pembebasan lahan masih berproses.
Baca Juga
Bersamaan dengan pesan singkat tersebut, Mawar sapaan akrabnya juga menyampaikan salah satu lampiran dalam proposal beberapa usulan pembangunan di Kaltim, termasuk pembangunan fly over tersebut di Balikpapan. Dengan perkiraan anggaran mencapai Rp183 miliar.
Menyikapi persoalan tersebut, Wakil Kementerian PUPR John Wempi Wetipo menyampaikan respon positif. Dikatakan, bahwa pihaknya telah meneruskan aspirasi tersebut kepada Kepala Kementerian PUPR.
“Aspirasi Bapak dan Ibu telah kami teruskan ke Pak Menteri. Untuk memberikan solusi atas semua masalah yang ada. Dengan semua niat baik kita untuk rakyat agar bisa mendapatkan dukungan dari kementerian,” balasnya dalam pesan singkatnya.
[irp]
Diwartakan sebelumnya, Senator Aji Mawar kerap kali menyampaikan persoalan tersebut kepada stakeholder atau pemangku kepentingan terkait.
Terakhir, perihal itu kembali disampaikan pada rapat kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kamis (20/1/2022) kemarin. Kemudian, koordinasi terus dilakukan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah bahkan instansi terkait lainnya, seperti Dinas PUPR-Pera Kaltim. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id
