Setelah krisis berbulan-bulan, negara baru bertindak untuk Enggano. Inpres 12/2025 diterbitkan, AMAN desak tindakan cepat dan sistematis.
Kaltim.akurasi.id, Jakarta – Setelah berbulan-bulan terisolasi, akhirnya negara bereaksi. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang penanganan darurat di Pulau Enggano, Bengkulu, pada Selasa (24/6/2025). Inpres ini memberi tenggat waktu hingga 31 Agustus 2025 bagi seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk menyelesaikan krisis transportasi, logistik, dan layanan dasar di wilayah yang telah lama terabaikan itu.
Namun bagi masyarakat Enggano yang telah menjalani hari-hari tanpa pasokan pangan, pendidikan lumpuh, dan ekonomi nyaris mati sejak Maret 2025, pertanyaannya sederhana: mengapa negara baru hadir sekarang?
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyambut baik terbitnya instruksi ini, namun menegaskan akan mengawasi ketat pelaksanaannya, mengingat pengalaman masa lalu menunjukkan buruknya eksekusi kebijakan di wilayah-wilayah terluar.
“Negara punya waktu dua bulan. Tapi masyarakat Enggano sudah hidup dalam ketidakpastian dan kelaparan selama lebih dari tiga bulan. Kami tidak akan diam melihat birokrasi memperpanjang penderitaan,” tegas Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi, di Jakarta, Jumat (27/6/2025).
Krisis di Enggano bermula dari pendangkalan alur masuk Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Dampaknya, kapal berhenti beroperasi sejak Maret, dan kehidupan di Enggano praktis terhenti. Distribusi logistik macet, anak-anak hampir putus sekolah, petani dan nelayan tidak bisa menjual hasil bumi dan laut, dan masyarakat terpaksa kembali ke sistem barter demi bertahan hidup. Ini terjadi di Indonesia, pada tahun 2025.
Meski sempat dikirim kapal KM Pulo Tello pada April, layanan tersebut hanya bersifat insidental dan tidak membawa solusi jangka panjang. Kapal itu bahkan tidak mengangkut hasil bumi masyarakat, sehingga ribuan ton pisang dan hasil laut membusuk di pulau.
“Inpres ini terlambat, tetapi masih bisa menjadi penebusan jika benar-benar dijalankan. Masalahnya, kita berbicara tentang pemerintah yang selama ini lambat, tidak peka, dan tidak memiliki roadmap krisis,” kritik Rukka.
Baca Juga
AMAN menegaskan bahwa Inpres 12/2025 harus lebih dari sekadar daftar tugas birokrasi. Negara dituntut menyelesaikan akar persoalan: membuka akses logistik permanen, memulihkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, menyediakan BBM untuk kapal logistik, serta memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses.
“Solusi tambal sulam hanya akan melanggengkan ketergantungan. Yang dibutuhkan adalah sistem, bukan sekadar sandaran politik saat darurat,” tambah Rukka.
AMAN juga mendesak Gubernur Bengkulu segera membentuk tim koordinasi yang melibatkan masyarakat Enggano sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan.
“Enggano bukan sekadar statistik atau garis di peta. Ini rumah bagi ribuan warga yang memiliki hak yang sama atas negara,” jelas Rukka. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
