Melalui forum yang diadakan DPMPTSP Bontang, pelaku usaha dapat merasa lebih tenang dalam berinvestasi karena pemerintah menjamin proses perizinan yang transparan, cepat, dan adil.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Forum Konsultasi Publik Perizinan Berusaha menjadi wadah menampung aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat regulasi agar implementasi perizinan lebih efektif dan berkeadilan. Di balik itu, Jafung Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, Idrus, menjadi salah satu sosok kunci dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor perizinan tersebut.
Menurut Idrus, forum yang diagendakan pada Selasa, 1 Juli 2025 ini memiliki peran vital dalam menciptakan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta unsur masyarakat. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan proses perizinan tidak hanya bergantung pada penyusunan regulasi yang baik, tetapi juga membutuhkan komunikasi terbuka dan partisipasi aktif seluruh stakeholder.
“Forum ini nantinya menjadi ajang diskusi strategis untuk memperbaiki proses layanan, khususnya di sektor bangunan. Apalagi pembangunan di Bontang berjalan cepat dan masyarakat butuh kepastian hukum yang tegas,” jelas Idrus.
Ia menambahkan, forum ini juga akan menjadi ruang untuk mengidentifikasi tantangan teknis maupun administratif di lapangan, seperti standar prosedur, mekanisme koordinasi lintas sektor, hingga penyelesaian hambatan perizinan yang kerap muncul. Idrus berharap melalui forum ini, pelaku usaha dapat merasa lebih tenang dalam berinvestasi karena pemerintah menjamin proses perizinan yang transparan, cepat, dan adil.
Baca Juga
“Forum ini salah satu bentuk komitmen kami untuk terus menyempurnakan pelayanan publik dan menghadirkan iklim investasi yang kondusif di Bontang,” tutup Idrus.
Sebagai informasi, Forum Konsultasi Publik Perizinan Berusaha Sektor Bangunan dijadwalkan pada Selasa (1/7/2025), pukul 08.00 Wita, di Ruang Rapat Bhakti Praja lantai 2, Kantor DPMPTSP Bontang. Kegiatan ini mengundang Inspektorat Daerah Kota Bontang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan camat dari tiga kecamatan di Kota Bontang. Selain itu juga turut diundang unsur akademisi, asosiasi arsitek, pelaku usaha, media massa, Ketua Forum RT, serta jajaran pejabat fungsional penata perizinan di lingkungan DPMPTSP Bontang. (adv/dpmptspbontang/cha/uci)
Penulis: Siti Rosidah More
Editor: Suci Surya Dewi
