Pemerintah Kabupaten PPU menekankan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dalam RPJMD lima tahun ke depan. Bupati Mudyat Noor optimistis, meski APBD terpangkas, daerah tetap bisa maju seiring pembangunan IKN dengan mendorong kemandirian ekonomi lokal.
Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Di tengah gencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berupaya keras agar daerahnya tidak tertinggal dari arus percepatan pembangunan. Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi instrumen penting dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan, sekaligus menjawab tantangan fiskal yang kini membayangi banyak daerah di Indonesia.
“Kita ingin Penajam jangan sampai tertinggal dari IKN. Dari beberapa usulan, kita dorong pembangunan jalan dua jalur menuju IKN dan juga kelanjutan pembangunan Jembatan Nipah-Nipah – Melawai Balikpapan. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas,” ujarnya.
Mudyat menjelaskan, setiap kebijakan pembangunan tidak terlepas dari kondisi fiskal daerah. Dalam audiensi dengan Kementerian Keuangan, PPU memang ikut terdampak pemangkasan APBD. Namun, kondisinya masih relatif terkendali.
“Alhamdulillah di PPU kita tidak terlalu parah. Dari Rp2,6 triliun, APBD kita turun menjadi Rp2,4 triliun. Kalau di beberapa daerah lain, ada yang sampai dipotong hampir 50 persen. Bayangkan, dari Rp14 triliun jadi Rp8 triliun, itu sudah sangat berat,” ungkapnya.
Baca Juga
Menurutnya, stabilitas fiskal menjadi kunci agar program pembangunan berjalan sesuai rencana. Selain fokus mengejar ketertinggalan akibat pembangunan IKN, Pemkab PPU juga harus menepati janji visi dan misi kepada masyarakat, terutama dalam mendorong kemandirian ekonomi lokal.
“Kita masih berkeliling mencari sumber-sumber pendanaan, baik melalui APBN, bantuan keuangan, maupun kerja sama pihak ketiga,” katanya.
Salah satu proyek strategis yang kembali diusulkan adalah pembangunan Jembatan Tol Nipah-Nipah – Melawai. Rencana ini sebenarnya sudah lama dicanangkan, namun hingga kini belum dapat direalisasikan.
“Kita sudah ajukan lagi ke Bappenas supaya masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Insya Allah memungkinkan, karena dari awal memang sudah pernah disinggung,” jelas Mudyat.
Meski begitu, di luar megahnya proyek infrastruktur, Mudyat menekankan bahwa prioritas utama tetap pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan.
“Saya paling prioritas ke sektor pendidikan. Masyarakat harus bisa menikmati pendidikan, mulai dari ruang kelas, ruang belajar, sampai beasiswa. Untuk kesehatan, kita melengkapi alat dan infrastruktur supaya tidak semua pasien harus dirujuk. Jangan sampai kasus sederhana, seperti pilek, harus dirujuk ke rumah sakit lain,” katanya.
Dalam rencana jangka menengah, Pemkab PPU juga menyiapkan pembangunan rumah sakit empat lantai. Namun, Mudyat kembali mengingatkan bahwa langkah paling mendesak saat ini adalah melengkapi fasilitas dasar terlebih dahulu.
“Kalau fiskalnya bagus, ya boleh lah kita bicara pembangunan RS besar. Tapi yang utama sekarang, bagaimana alat dan sarana kesehatan bisa lebih memadai,” jelasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
