Pengamat Unmul, Purwadi, menilai pemangkasan TKD tak boleh dijadikan alasan membatalkan janji politik Rudy–Seno. Ia desak efisiensi dimulai dari fasilitas pejabat.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Isu pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) menimbulkan keresahan di lingkup pemerintah daerah. Menyikapi hal ini, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi, menilai pejabat publik harus segera mengambil langkah efisiensi.
Namun, menurutnya kebijakan penghematan semestinya dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika pemerintah pusat memangkas TKD.
“Kalau sampai janji politik Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, dihapus dengan alasan TKD, itu jelas inkonsisten dan merugikan masyarakat. Mereka sudah memberikan kepercayaan melalui suara di bilik pemilu,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).
Purwadi menilai salah satu bentuk pemborosan anggaran justru terletak pada fasilitas pejabat. Ia mencontohkan kendaraan dinas berpelat merah yang kerap digunakan untuk kepentingan pribadi di luar jam kerja.
Baca Juga
“Mobil dinas dipakai ke kondangan, menjemput keluarga, bahkan ke tempat hiburan malam. Padahal, biaya bahan bakar dan perawatan ditanggung negara. Itu jelas beban anggaran daerah,” tegasnya.
Ia mendesak agar penggunaan fasilitas negara dibatasi hanya untuk kepentingan kedinasan. Selain itu, ia mendorong inspektorat atau audit internal melakukan pemeriksaan, sebab praktik tersebut bisa masuk kategori penyalahgunaan fasilitas publik.
Efisiensi Harus Dimulai dari Pejabat
Sayangnya, lanjut Purwadi, hingga kini belum ada kepala daerah yang benar-benar serius menertibkan penggunaan fasilitas negara. Kondisi ini mencerminkan adanya kelalaian sekaligus pemborosan yang seharusnya bisa ditekan bila ada komitmen kuat dari pemerintah.
Baca Juga
“Efisiensi anggaran harus dimulai dari hal-hal yang melekat pada pejabat publik, termasuk gaji, tunjangan, hingga rumah dinas,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi. Publik perlu mengetahui besaran fasilitas yang diterima pejabat serta bagian mana yang dipangkas, agar kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan efisiensi semakin kuat.
“Tanpa transparansi, publik akan sulit menilai keseriusan pemerintah dalam berhemat,” katanya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
