Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan efisiensi anggaran tetap menjadi prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Pemangkasan anggaran sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dilakukan untuk mengutamakan sektor yang dinilai paling mendesak, yakni pendidikan dan kesehatan.
“Efisiensi tetap dilaksanakan, kita tertibkan anggaran di masing-masing SKPD. Bagaimanapun ada hal yang lebih penting, seperti pendidikan dan kesehatan, yang kita utamakan,” tegas Mudyat usai rapat paripurna bersama DPRD PPU, Rabu (1/10/2025).
Mudyat mengakui, APBD PPU 2026 diproyeksikan mengalami penurunan. Meski begitu, Pemkab menyiapkan strategi untuk menjaga target pembangunan, di antaranya dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memaksimalkan dukungan keuangan dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Walaupun ada penurunan APBD tahun depan, harapannya pembangunan terus berjalan. Jadi APBD kita konsen pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Selain pajak, Mudyat menekankan pentingnya peningkatan kinerja perusahaan daerah (perusda) agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi PAD. Pemkab juga berupaya menekan subsidi rumah sakit yang selama ini cukup besar.
Baca Juga
Ia menjelaskan, keterbatasan sarana dan prasarana di RSUD PPU menyebabkan banyak pasien dirujuk ke rumah sakit di luar daerah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya penerimaan daerah dari klaim BPJS Kesehatan.
“Selama ini kita kehilangan lebih dari separuh potensi BPJS. Totalnya lebih dari Rp100 miliar, tapi yang diterima daerah hanya sekitar Rp50 miliar. Ini karena banyak pasien dirujuk akibat fasilitas rumah sakit belum lengkap,” ungkapnya.
Untuk itu, Pemkab PPU berkomitmen melengkapi peralatan medis di rumah sakit daerah. Dengan fasilitas yang lebih memadai, pasien diharapkan bisa ditangani langsung di PPU sehingga klaim BPJS lebih besar diterima daerah, subsidi dapat ditekan, dan pelayanan kesehatan meningkat.
Baca Juga
“Kalau fasilitas lengkap, otomatis subsidi bisa diminimalisir. Subsidi berkurang, pendapatan meningkat, dan pelayanan kesehatan bisa lebih optimal,” jelas Mudyat. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
