Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menegaskan pentingnya pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang kini memasuki bulan pertama pelaksanaan di Kalimantan Timur.
Meskipun berjalan lancar di sebagian besar wilayah, Kemenkes menemukan masih ada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) — salah satu syarat utama untuk menjamin keamanan pangan bagi siswa penerima manfaat program.
Direktur Pelayanan Klinis Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Obrin Parulian, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang percepatan penerbitan SLHS. Dalam edaran tersebut, batas waktu maksimal penyelesaian sertifikasi adalah satu bulan sejak program MBG berjalan.
“Semua SPPG wajib memiliki sertifikat sanitasi. Kami sudah keluarkan kebijakan baru: maksimal 14 hari setelah pengajuan dan memenuhi syarat, izin itu harus terbit,” tegas Obrin, Rabu (8/10/2025).
Ia menambahkan, kebijakan ini bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari sistem pengawasan pangan nasional agar dapur penyedia MBG tidak hanya fokus pada kandungan gizi, tetapi juga proses kebersihan, penyimpanan, dan penyajian makanan.
Baca Juga
“Kita ingin niat baik pemerintah dalam memberi makanan bergizi gratis benar-benar sejalan dengan jaminan keamanan pangannya,” ujarnya.
Kemenkes, lanjut Obrin, juga akan memperketat pengawasan terhadap rantai pasok bahan pangan dengan melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan dinas kesehatan daerah secara berkala.
Pelaksanaan di Lapangan Masih Hadapi Kendala Teknis
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Balikpapan Regional Kalimantan, Paska Pakpahan, mengungkapkan bahwa secara umum pelaksanaan MBG di Kalimantan Timur berjalan baik. Namun, beberapa daerah masih menghadapi kendala pada rantai pasok bahan pangan dan kesiapan dapur produksi.
Baca Juga
“Ada beberapa dapur yang belum sepenuhnya siap. Kami sedang lakukan evaluasi bersama dinas ketahanan pangan agar pasokan bahan makanan tetap lancar dan tidak menimbulkan inflasi lokal,” jelas Paska.
Menurutnya, BGN juga memperkuat koordinasi teknis dengan pemerintah daerah agar distribusi bahan pangan tidak terhambat faktor logistik maupun cuaca. Hasil evaluasi lapangan menunjukkan, sebagian dapur produksi masih memerlukan perbaikan pada sarana penyimpanan dan pengelolaan limbah pangan.
“Kita sudah bentuk satgas di tiap kabupaten/kota untuk mempercepat penyesuaian itu,” tambahnya.
Aspek Keamanan Pangan Jadi Kunci Keberhasilan MBG
Program Makanan Bergizi Gratis merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk meningkatkan status gizi anak-anak usia sekolah dasar. Namun setelah satu bulan berjalan, tantangan di lapangan mulai terlihat—mulai dari sertifikasi dapur yang belum rampung, rantai pasok yang belum stabil, hingga lemahnya pengawasan sanitasi.
Obrin menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh menu dan kandungan gizi, tetapi juga oleh jaminan kebersihan dan keamanan pangan di setiap dapur produksi.
“Keberhasilan program ini hanya bisa tercapai jika aspek keamanan pangan dan kelayakan dapur mendapat perhatian yang sama besar dengan penyusunan menu dan nilai gizi,” tandasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
