Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Penertiban bangunan di atas lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, menyisakan dilema bagi anggota DPRD Samarinda. Pasalnya, warga yang terdampak sudah menetap di kawasan itu selama puluhan tahun.
Anggota DPRD Samarinda, Samri Saputra, mengungkapkan dirinya sempat mengusulkan agar lahan yang ditempati warga di Kelurahan Baqa dihibahkan kepada mereka. Namun, usulan itu tak diterima karena pemkot memilih memanfaatkan lahan tersebut untuk pembangunan fasilitas umum, yakni insinerator pengolah sampah.
“Waktu itu kami sempat minta agar lahan ini dihibahkan saja ke warga, karena mereka sudah tinggal puluhan tahun di sini. Tapi pemkot tidak menyetujui, sebab lahan ini akan digunakan untuk pembangunan fasilitas,” kata dia.
Samri mengaku berada dalam posisi sulit. Sebagai wakil rakyat, dirinya memahami langkah pemkot untuk menertibkan aset, namun di sisi lain ia turut merasakan kepedihan warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Sulit juga menjawab. Di satu sisi kami mendukung langkah pemerintah menertibkan aset. Tapi di sisi lain, ada warga kita yang harus kehilangan tempat tinggal setelah puluhan tahun tinggal di situ,” ucap Samri.
Baca Juga
Dia menuturkan, DPRD sebelumnya telah memfasilitasi mediasi antara warga dan pemkot. Salah satu tuntutan warga adalah agar pemerintah menunjukkan bukti kepemilikan lahan secara terbuka.
Samri menjelaskan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda telah datang ke DPRD dan memperlihatkan surat asli kepemilikan lahan tersebut. Dokumen itu, kata dia, secara sah membuktikan bahwa tanah yang ditempati warga merupakan aset Pemkot Samarinda.
“Dalam RDP, kita dan masyarakat sepakat. Kalau pemerintah bisa menunjukkan bukti kepemilikan, maka warga akan meninggalkan lahan itu,” jelasnya.
Baca Juga
Namun, politisi dari Fraksi PKS ini menambahkan, ada kendala yang membuat pemkot tak bisa memperlihatkan surat itu langsung ke publik.
“Masalahnya, masyarakat tidak punya surat pembanding, jadi pemerintah tidak bisa begitu saja menunjukkan dokumen aslinya,” katanya.
Sebagai bentuk perhatian, pemkot akan menyalurkan dana kerahiman sebesar Rp9 juta per kepala keluarga (KK).
“Dana itu untuk biaya sewa rumah setahun. Setidaknya bisa bantu warga sementara waktu,” tuturnya.
Total luas lahan milik pemkot di kawasan tersebut mencapai delapan hektare, dan area yang ditempati warga hanya sekitar setengah hektare.
“Sebenarnya kecil sekali kalau dibandingkan total luasnya. Tapi kan di sini sudah ada kehidupan warga selama puluhan tahun,” ucapnya.
Sebagian Warga Belum Terima Dana Santunan Rp9 Juta
Sementara itu, salah satu warga Kelurahan Baqa, Kasmiah, mengaku masih bingung harus pindah ke mana setelah rumahnya digusur.
“Saya sudah tinggal di sini lebih dari 30 tahun. Banyak kenangan dan perjuangan di tempat ini,” ujarnya.
Ia mengatakan, telah menerima sosialisasi dari pemerintah sebelum penggusuran dilakukan. Namun, hingga kini belum semua warga mendapat dana santunan.
“Ada sebagian yang sudah dapat uang sembilan juta, tapi saya belum. Belum tahu juga mau ke mana. Kalau nanti ada rezeki, mungkin kami akan bangun rumah lagi di Gang Langgan, masih ada sedikit tanah di sana,” tuturnya.
Meski berat meninggalkan tempat yang sudah puluhan tahun dihuni, Kasmiah mengaku hanya bisa pasrah.
“Kalau sudah keputusan pemerintah, mau bagaimana lagi. Kami cuma berharap bantuan itu benar-benar sampai ke semua warga,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
