Dewan Kritik Pola Penertiban Satpol PP Samarinda: “Tegas Boleh, Kasar Jangan”

Maraknya video penertiban Satpol PP yang dinilai kasar membuat DPRD Samarinda angkat bicara. Komisi I meminta aparat memperbaiki pola pendekatan di lapangan, menegaskan bahwa ketegasan boleh, tapi tindakan yang melukai warga tidak bisa dibenarkan.
Fajri
By
1.4k Views

Kaltim.akurasi.id, Samarinda — Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Saputra, menyoroti meningkatnya keluhan warga terkait pola penertiban yang dilakukan Satpol PP Samarinda. Sejumlah video viral di media sosial menunjukkan tindakan petugas yang dinilai tidak humanis dan memicu kritik publik.

Meski demikian, Samri menegaskan bahwa DPRD tetap mendukung ketegasan aparat penegak perda, namun meminta pola pendekatan petugas di lapangan diperbaiki.

“Pertama, kami apresiasi terhadap kinerja Satpol PP. Tapi perlu kita koreksi cara-caranya yang dianggap sebagian masyarakat kurang humanis. Ini yang membuat viral,” kata Samri.

Barang Dagangan Rusak, DPRD: Tidak Boleh Terjadi

Samri menyoroti kasus pedagang kecil yang dagangannya disita hingga mengalami kerusakan saat penertiban. Menurutnya, tindakan tersebut tidak boleh terjadi karena pemerintah juga memiliki kewajiban menjaga kesejahteraan masyarakat.

- Advertisement -
Ad image

“Jangan sampai alat-alat jualannya dirusak. Ini masyarakat kita. Mereka mencari untuk bertahan hidup, bukan untuk jadi orang kaya,” tegasnya.

Politikus PKS itu meminta Satpol PP memastikan setiap penertiban berlangsung dalam koridor aturan namun tetap mengedepankan pendekatan humanis, terutama kepada pedagang kecil.

“Tegas kami dukung. Tapi caranya perlu dievaluasi. Ini banyak masuk ke Komisi I,” ujarnya.

Soal Dugaan Tebang Pilih: “Kembali ke Oknum di Lapangan”

Menanggapi isu tebang pilih dalam penegakan aturan, Samri menyebut hal tersebut kerap bergantung pada oknum petugas. Jika ditemukan perbedaan perlakuan terhadap pelanggar yang berada pada situasi serupa, DPRD akan memberikan evaluasi kepada instansi terkait.

“Terkait tebang pilih, kita kembali kepada oknumnya. Kalau sama-sama melanggar tapi hanya satu yang ditindak, ini jadi catatan bagi kita,” tegasnya.

Ia memastikan Komisi I akan memperkuat fungsi pengawasan agar Satpol PP menjalankan tugas menegakkan perda tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

“Satpol PP menjalankan perda, itu jelas. Tapi harus tetap menjunjung nilai kemanusiaan,” jelasnya. (*)

Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana
#printfriendly .related-sec { display: none !important; } .related-sec { display: none !important; } .elementor-2760 .elementor-element.elementor-element-0f8b039 { --display: none !important; } .elementor-2760 { display: none !important; }