Mudyat Noor Nahkodai AKPSI 2025–2030, Siap Bongkar Mandeknya Kontribusi Sawit ke Daerah

Terpilih sebagai Ketua Umum AKPSI 2025–2030, Bupati PPU Mudyat Noor langsung membuka kembali persoalan klasik yang tak pernah tuntas: minimnya kontribusi perusahaan sawit bagi daerah penghasil.
Fajri
By
1.4k Views

Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor resmi terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) periode 2025–2030. Ia unggul jauh atas dua kandidat lainnya, Bupati Luwu dan Bupati Mamuju Tengah pada Munas II AKPSI yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Terpilihnya Mudyat sekaligus menugaskannya membentuk tim formatur untuk mengisi jabatan Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum. Ia melanjutkan kepemimpinan Yulhaidir, Bupati Seruyan, yang menjabat pada periode sebelumnya.

Dalam sambutannya, Mudyat menyoroti persoalan mendasar yang selama ini membayangi daerah penghasil sawit: minimnya kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut membuka ruang bagi berbagai masalah klasik, mulai dari konflik sosial, sengketa lahan, kerusakan infrastruktur, hingga nihilnya penerimaan retribusi.

“Perusahaan sawit menguasai wilayah sangat luas, tapi sumbangannya ke daerah nyaris tak ada. Masyarakat tidak menikmati kesejahteraan yang seharusnya lahir dari industri ini,” tegasnya.

- Advertisement -
Ad image

Ia bahkan menyebut situasi tersebut telah menciptakan “negara dalam negara,” menggambarkan dominasi korporasi sawit yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan keberpihakan regulasi terhadap daerah. Menurut Mudyat, keberadaan AKPSI tidak boleh berhenti pada forum pertemuan, tetapi harus menjadi wadah perjuangan bersama untuk memastikan distribusi manfaat sawit lebih adil dan berpihak pada daerah penghasil.

Ia juga menyinggung kondisi di PPU, di mana ekspansi kebun dan pabrik sawit telah mengubah struktur tanah dan berdampak pada kemampuan daerah mengembangkan sektor pangan. Karena itu, ia mendorong advokasi bersama terkait retribusi tandan buah segar (TBS) serta penyaluran dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dinilai belum memberikan porsi cukup bagi daerah produsen.

“Periode kepengurusan ini tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang menjadi ketua. Yang lebih penting adalah memastikan AKPSI bekerja efektif, merumuskan strategi bersama, dan memperjuangkan hak daerah secara konkret,” ujarnya.

Munas II AKPSI dirangkaikan dengan peringatan Hari Sawit Nasional dan dihadiri Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur Pelayanan Publik Anwar Harun Damanik, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, pejabat Kementerian Pertanian, serta puluhan bupati anggota AKPSI dari berbagai daerah. (*)

Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana