Kaltim.akurasi.id, Jakarta — Menjelang peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) yang berlangsung 25 November–10 Desember, Perempuan Mahardhika mengumumkan rencana aksi serentak di empat kota: Jakarta, Palu, Samarinda, dan Manokwari. Aksi pada 25 November 2025 tersebut mengusung tema “Kerja Layak dan Bebas dari Kekerasan Tidak Akan Terwujud dalam Rezim Anti Demokrasi.”
Ketua Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, menyatakan peringatan HAKTP tahun ini terjadi di tengah situasi kemunduran demokrasi di Indonesia. Ia mengingatkan kembali sejarah 25 November sebagai hari pembunuhan Mirabal Bersaudara, simbol perjuangan melawan rezim otoriter di Republik Dominika.
Menurut Mutiara, sejumlah indikator global Freedom House, Global State of Democracy Indices, hingga Economist Intelligence Unit, menunjukkan penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Ia menyoroti meningkatnya perburuan aktivis, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, konflik berkepanjangan di Papua, hingga pemecatan aktivis serikat buruh di sejumlah daerah.
Dalam konferensi pers, Mutiara juga mengungkapkan 35.533 kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat sepanjang 2024, meningkat 2,4 persen dari tahun sebelumnya. Kasus femisida mencapai 290 kasus. Selain itu, ia menyoroti minimnya perhatian negara terhadap kekerasan masa lalu, termasuk perkosaan massal Mei 1998 dan lambannya pengusutan kasus Marsinah.
Koordinator Perempuan Mahardhika Jakarta, Sarah, menambahkan bahwa tekanan terhadap kelompok muda semakin besar. Persoalan lapangan kerja, mahalnya biaya pendidikan, kerusakan lingkungan, hingga kriminalisasi anak muda kritis masih menjadi problem utama.
Baca Juga
Dari Palu, Koordinator Stevi melaporkan peningkatan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kasus femisida. Ia juga mengungkap kondisi buruh perempuan di industri nikel yang masih rentan terhadap kekerasan seksual dan pemutusan hubungan kerja.
Koordinator Perempuan Mahardhika Manokwari, Angelina Djopari, menyampaikan bahwa perempuan honorer di daerahnya masih menuntut upah layak dan pemenuhan hak dasar. Ia mencatat tingginya kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan maupun pemerintahan, serta mendorong pembentukan perda perlindungan perempuan dan anak.
Sementara itu, Risna menyoroti situasi di Papua Barat, terutama wilayah konflik seperti Bintuni, yang dinilai belum aman bagi warga sipil. Ia menyebut pekerja di sektor industri semen dan tambang masih bekerja dengan upah rendah dan kondisi yang tidak layak.
Baca Juga
Dari Samarinda, Koordinator Naya menjelaskan aksi pada 25 November akan dilakukan secara simbolik di sejumlah titik publik. Ia menyoroti dampak buruk aktivitas ekstraktif di Kalimantan Timur serta minimnya kesempatan kerja layak bagi perempuan. Naya juga menyebut adanya kriminalisasi terhadap aktivis sejak Agustus 2025.
Pada akhir konferensi pers, Mutiara menegaskan bahwa tuntutan utama aksi adalah pemenuhan kerja layak, keamanan, dan kebebasan dari kekerasan bagi perempuan. Ia juga menggarisbawahi persoalan kerusakan lingkungan, perampasan tanah, dan tekanan terhadap perempuan pembela ruang hidup.
“Solidaritas terhadap situasi internasional, termasuk kondisi di Myanmar dan Palestina, harus terus dimasifkan,” jelasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
