Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Isu pemilihan kepala daerah oleh anggota legislatif sempat mencuat beberapa waktu lalu. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra, lantaran ada kekhawatiran proses pemilihan tersebut akan menjauhkan hakikat kepentingan rakyat yang berdaulat.
Sementara, berbagai pihak yang mendukung hal ini menilai, pemilihan oleh legislatif sebagai upaya efisiensi.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyebut, bahwa perencanaan tersebut sudah ada sejak dahulu. Meski baru rencana, belum menjadi rancangan undang-undang.
“Hal tersebut sudah sesuai dengan undang-undang dan Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” tuturnya.
Di sisi lain, hal tersebut dapat menghemat anggaran, karena selama ini pemilu memakan anggaran yang tidak sedikit.
Baca Juga
“Mulai dari struktur KPU di tingkat pusat hingga daerah, seluruh prosesnya memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Tingginya biaya politik ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan praktik-praktik seperti money politics dan lain sebagainya,” sambungnya.
Sebaliknya, apabila pemilihan dilakukan melalui mekanisme perwakilan, prosesnya menjadi lebih sederhana. Sehingga masing-masing legislatif yang mewakili 10 kabupaten/kota, dengan 55 anggota dewan dapat mewakili sekitar 3,8 juta penduduk.
Dikatakannya, jika tetap dipaksakan menggunakan sistem pemilihan langsung, maka struktur penyelenggara pemilu harus dibangun hingga ke pulau-pulau terpencil. Hal ini memerlukan anggaran yang sangat besar, dan hasil pemilihannya pun belum tentu akurat.
Baca Juga
“Anggapan bahwa mekanisme perwakilan tidak serta-merta menghilangkan praktik money politics, melainkan hanya memindahkannya dari masyarakat ke elit, hal tersebut sebenarnya bergantung pada sudut pandang,” terangnya.
Dalam politik, kata dia, penggunaan uang memang tidak dapat dipisahkan dari sistem yang berjalan. Namun yang perlu digaris bawahi adalah mana yang lebih besar, biaya yang dikeluarkan atau manfaat yang diperoleh.
“Apabila ada opsi yang lebih efisien, maka seharusnya dipertimbangkan, terutama karena saat ini negara membutuhkan efisiensi anggaran. Banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak dibandingkan pembiayaan pemilihan umum yang hasilnya pun belum tentu memberikan kepastian,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
