Kaltim.akurasi.id, Samarinda — Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memutuskan memangkas anggaran belanja makan dan minum (mamin) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda seiring adanya penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD). Anggaran konsumsi yang sebelumnya mencapai Rp90 miliar dinilai terlalu besar dan perlu ditata ulang.
Andi Harun mengakui pemotongan TKD berpengaruh pada kapasitas fiskal daerah. Namun, situasi ini sekaligus menjadi momentum evaluasi pola belanja pemerintah yang selama ini dianggap belum efisien.
“Kalau ditanya berdampak, tentu berdampak. Tetapi dari sini kita bisa introspeksi karena memang ada kekeliruan yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan makan-minum tetap penting untuk mendukung operasional pemerintahan, namun tidak semestinya mencapai angka yang sedemikian tinggi. Belanja mamin, kata dia, lebih ideal berada di kisaran Rp10 miliar, sementara sisanya dapat dialihkan ke sektor pelayanan publik.
“Belanja makan-minum penting, tetapi tidak harus Rp90 miliar. Mungkin Rp10 miliar cukup, sisanya bisa digunakan untuk jalan, drainase, dan belanja publik lainnya,” tegasnya.
Baca Juga
Selain mamin, belanja alat tulis kantor (ATK) dan perjalanan dinas juga masuk agenda penataan ulang. Di era digital, belanja ATK seharusnya dapat ditekan, sementara perjalanan dinas perlu dievaluasi efek langsungnya terhadap produktivitas daerah.
“Kita harus jujur bertanya: apa dampak perjalanan dinas itu? Adakah yang bisa direplikasi untuk meningkatkan kinerja?” ucapnya.
Ia menambahkan, perjalanan dinas tetap diperlukan, namun harus berbasis manfaat dan kontribusi nyata. Pemerintah, menurutnya, perlu menyesuaikan gaya belanja saat pendapatan daerah menurun.
Baca Juga
“Sering kali ‘earning power turun, tapi gengsi tidak ikut turun’. Jika tidak bisa menyesuaikan, yang terjadi hanya saling menyalahkan,” tambahnya.
Pemkot kini melakukan realokasi dan refocusing anggaran menuju sektor prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan belanja pegawai seperti gaji, tunjangan, hingga TPP yang dinilai harus menjadi prioritas.
“ASN adalah garda terdepan. Setelah belanja pegawai aman, barulah anggaran dialirkan ke program yang menggerakkan ekonomi,” jelasnya.
Selain itu, belanja infrastruktur strategis dan mandatory spending tetap akan berjalan bertahap. Andi Harun menyatakan bahwa efisiensi menjadi pilihan rasional sembari menunggu arah kebijakan fiskal nasional berikutnya.
“Tidak apa-apa kita ‘puasa’ setahun sambil menunggu arah kebijakan keuangan pusat,” tegasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
Baca Juga
