Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menegaskan perlunya langkah nyata dari seluruh perangkat daerah di tengah kemampuan APBD yang kian terbatas. Arahan itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan SKPD di Kantor Bupati PPU, Kamis (27/11/2025).
Di hadapan para kepala dinas, Mudyat menekankan bahwa pola kerja birokrasi tak boleh hanya bergantung pada rutinitas yang minim hasil. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan kreativitas, efisiensi, serta program yang berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.
“APBD kita tidak cukup menutup semua kebutuhan. Jadi yang dibutuhkan bukan rapat tanpa ujung, tapi langkah konkret,” tegasnya.
Dorongan Baca Peluang Sektor Riil
Mudyat meminta setiap SKPD mampu mengidentifikasi potensi sektor masing-masing, terutama yang berkaitan dengan penggerak ekonomi masyarakat: perikanan, pertanian, dan pariwisata. Ia mencontohkan adanya peluang dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk potensi dana hingga Rp22 miliar dari Dirjen Perikanan Tangkap.
Ia menyoroti persoalan mendasar di sektor perikanan, yakni sulitnya akses es dan solar sehingga nelayan kerap menjual hasil tangkap sebelum sampai ke Penajam. Kondisi itu membuat nilai ekonomi komoditas hilang di tingkat lokal.
“Kita harus ambil kembali nilai tambahnya. Jangan sampai nelayan terus rugi hanya karena persoalan dasar,” ujarnya.
Sektor pertanian pun menjadi perhatian. Mudyat meminta program prioritas yang dapat dikolaborasikan dengan pendanaan kementerian, provinsi, hingga dunia usaha. Desa, menurutnya, harus diarahkan menjadi pusat ekonomi produktif, bukan hanya sebagai pengguna anggaran.
Insentif Rp20 Miliar Mengintip dari Digitalisasi Desa
Program digitalisasi desa juga didorong melalui Desapedia. Jika minimal 30 desa memenuhi standar digitalisasi, PPU berpeluang mendapatkan insentif hingga Rp20 miliar dari BPS.
Baca Juga
Dalam aspek efisiensi, Mudyat menekankan agar perjalanan dinas, seremoni, dan aktivitas nonteknis lain yang tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat dikurangi.
Meski demikian, ia memastikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN tetap aman. Namun, kinerja menjadi syarat utama.
“Tidak ada pemotongan TPP. Tapi tunjukkan kinerja. Anggaran terbatas bukan alasan untuk tidak bekerja,” tegasnya.
Menutup arah kebijakan Rakor, Mudyat menegaskan fokus pembangunan PPU pada 2026 akan dipusatkan pada tiga pilar utama: industri perikanan, industri pertanian–peternakan, dan pariwisata berbasis potensi lokal.
“Kita tidak akan bangun mal atau proyek glamor. Fokus kita penguatan ekonomi rakyat. Jika ekonomi masyarakat kuat, APBD kecil pun bukan hambatan,” jelasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
