Kaltim.akurasi.id, Tenggarong – Ketersediaan dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi Kutai Kartanegara (Kukar). Isu strategis ini menjadi salah satu fokus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kukar yang turut dibahas dalam diskusi publik yang digelar di Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Sabtu (29/11/2025) pukul 20.00 Wita.
Ketua KNPI Kukar, Rian Tri Saputra mengatakan, Kukar seharusnya tidak hanya menjadi penyangga bagi Ibu Kota Nusantara (IKN). Tapi juga pemasok utama tenaga kerja bagi berbagai sektor industri maupun pembangunan nasional. Ia mengingatkan, pentingnya memanfaatkan bonus demografi agar pemuda lokal tidak tertinggal di daerah sendiri.
“Dengan bonus demografi yang besar, kami berharap angka pengangguran pemuda di Kukar dapat terus menurun,” harap Rian.
Menurutnya, tidak adanya BLKI membuat anak muda Kukar tertinggal dibandingkan daerah tetangga. Samarinda, misalnya, telah lama memiliki fasilitas pelatihan tenaga kerja skala besar, sementara Kukar yang merupakan pusat industri tambang dan migas belum memiliki lembaga pelatihan formal yang dapat mencetak tenaga teknis, operator, hingga tenaga kerja terampil.
Diskusi publik tersebut akan menghadirkan akademisi Unikarta Prof Iskandar, Plt Bappeda Kukar Syarifah Vanessa Viana, Ketua Komisi IV DPRD Kukar Andi Faisal, dan Dirut PT MGRM Efri Novianto. Agenda yang dibahas ialah menciptakan kemandirian ekonomi dan keberlanjutan fiskal di era penyangga IKN dan keterbatasan DBH. Termasuk peluang tenaga kerja Kukar agar bisa terlibat dalam pembangunan IKN dan proyek strategis lainnya.
Baca Juga
KNPI Kukar: Jangan Sampai Pemuda Kukar Tertinggal di Rumah Sendiri
Hingga saat ini, kata Rian, belum ada kepastian mengenai berapa tenaga kerja asal Kukar yang telah terserap dalam pembangunan IKN. Bahkan pada kebutuhan dasar seperti tenaga pengamanan pun belum tersedia data pasti mengenai porsi pemuda lokal. Di sisi lain, pelibatan pengusaha muda juga dinilai masih perlu diperkuat agar mereka bisa ikut serta dalam rantai pasok pembangunan.
Rian berharap, pembahasan ini tidak boleh berhenti pada seremoni. Perlunya komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti hasil diskusi secara nyata.
“Karena itu kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai seremoni atau diskusi sesaat,” ucap Rian.
Baca Juga
Salah satu tawaran yang ingin didorong KNPI Kukar adalah pembangunan BLKI melalui skema CSR perusahaan. Menurut Rian, perusahaan besar yang beroperasi di Kukar memiliki kapasitas untuk mengarahkan CSR mereka bagi pembangunan BLKI, sehingga pelatihan kerja dapat dilakukan langsung di daerah. Setelah fasilitas berdiri, peserta pelatihan dapat langsung disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Untuk memperkuat gagasan tersebut, KNPI Kukar mendorong adanya audiensi lanjutan yang melibatkan DPRD, pemerintah, KNPI, serta seluruh perusahaan tambang dan migas di Kukar. Forum ini dinilai penting untuk memastikan arah CSR lebih berpihak pada pembangunan SDM.
“Melalui forum tersebut, kami ingin memastikan CSR perusahaan lebih berpihak pada pembangunan SDM dan kepemudaan, tidak hanya fokus pada infrastruktur,” pintanya.
Ia meyakini, pemuda Kukar membutuhkan kesempatan yang adil untuk berkembang. Kukar sebagai daerah kaya sumber daya tidak boleh membuat generasi mudanya “tertinggal di rumah sendiri”. Karena itu, KNPI Kukar menyatakan komitmennya untuk mengawal proses dari pelatihan, pendampingan, hingga penempatan kerja.
“Sebenarnya tidak sulit yang dibutuhkan hanya komitmen bersama,” tutupnya. (adv/disporakukar/cor)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
Baca Juga
