Kaltim.akurasi.id, Tenggarong – Struktur kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di tingkat kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar) hampir merata. Dari 20 wilayah, sebanyak 18 dewan pengurus kecamatan (DPK) sudah menerima surat keputusan (SK) dan mulai menjalankan programnya. Dua kecamatan baru yakni Kota Bangun Darat dan Samboja Barat, dijadwalkan menyusul pada tahun 2026.
Ketua DPD KNPI Kukar, Rian Tri Saputra menyampaikan, dua wilayah tersebut merupakan kecamatan hasil pemekaran sehingga pembentukannya dilakukan bertahap.
“Saat ini sudah ada 18 kecamatan yang ber-SK. Dua kecamatan lagi akan masuk program tahun depan untuk diselesaikan pembentukannya,” kata Rian.
Ia menyebut, aktivitas KNPI kecamatan mulai hidup kembali setelah masa kevakuman. Sejumlah program sudah digelar seperti Jalan Sehat Forkopimda se-Kukar yang dikoordinasikan oleh pengurus kecamatan sebagai penanda bahwa organisasi telah kembali aktif.
Kegiatan lain juga bermunculan di berbagai wilayah. KNPI Loa Kulu menggelar turnamen sepak bola, KNPI Anggana melaksanakan turnamen futsal, sementara KNPI Muara Badak dan PHSS berkolaborasi dalam sosialisasi tertib lalu lintas hingga fun run.
Baca Juga
Kemudian di Kecamatan Marangkayu, turnamen voli KNPI–PHSS juga sudah terlaksana, menyusul rencana turnamen voli dan sepak takraw di Kota Bangun.
“Semangat kawan-kawan sudah mulai pulih. Setelah bertahun-tahun vakum, kini kegiatan di kecamatan mulai kembali berjalan,” ucap Rian.
Ia menekankan, perlunya kolaborasi antara DKP KNPI, pemerintah kecamatan , dan sektor swasta di wilayahnya. KNPI, menurutnya, tidak boleh hanya mengadakan kegiatan seremonial, tetapi harus menjalankan program berkelanjutan yang memberi dampak sosial.
Rian juga menyoroti, fasilitas Graha KNPI di kecamatan. Gedung tersebut merupakan aset lama yang kini membutuhkan pendataan ulang karena terdapat kendala seperti listrik dan air yang tidak berfungsi.
“Ini bukan kesalahan pemerintah. Karena KNPI sempat vakum, fasilitasnya ikut tidak terawat. Sekarang kami mulai lakukan pendataan untuk melihat mana yang perlu rehab berat atau ringan,” sebut Rian.
Ia menyampaikan, graha KNPI kecamatan merupakan aset Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar. Oleh karenanya, diharapkan pemerintah bisa membantu perbaikan fasilitas dasar agar gedung bisa dimanfaatkan berbagai organisasi kepemudaan dan masyarakat.
“Listrik dan airnya, minimal itu diurusi. Biar kawan-kawan tidak beban lagi. Dan KNPI itu silakan saja dipakai, pramuka boleh, dipakai karang taruna boleh, dipakai organisasi apa aja boleh, oleh pemudaan maupun organisasi masyarakat,” imbuhnya.
Rian menambahkan, program KNPI di kecamatan tetap berjalan tanpa bergantung pada hibah. Pengajuan kegiatan dilakukan melalui Dispora Kukar agar pelaksanaan lebih terarah.
“Kami ingin tahun depan kegiatan KNPI bisa semakin dekat dengan masyarakat. Semoga program yang diajukan melalui Dispora bisa berjalan maksimal,” tutupnya. (adv/disporakukar/cor)
Baca Juga
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
