Formasi P3K Masih Menggantung, Rudy Mas’ud Minta Honorer Senior Didahulukan

Pemprov Kaltim kembali mendesak pemerintah pusat mempercepat proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, dengan penegasan Gubernur Rudy Mas’ud bahwa mereka yang telah lama mengabdi harus menjadi prioritas utama.
Fajri
By
2k Views

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur terus mendorong percepatan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa meski kewenangan berada di pemerintah pusat, daerah tetap berkepentingan memastikan honorer lama memperoleh prioritas.

“Daerah tetap mendorong agar honorer segera diangkat, dan kami berkomunikasi dengan BKN untuk memprioritaskan mereka yang sudah lama mengabdi,” ujarnya.

Pemprov Kaltim saat ini memperbarui data honorer aktif di seluruh kabupaten/kota. Pemerintah daerah diminta mengelompokkan tenaga honorer berdasarkan masa kerja, kebutuhan formasi, serta kesesuaian kompetensi. Langkah ini dilakukan agar usulan ke pemerintah pusat lebih terstruktur dan terhindar dari duplikasi data.

Rudy menegaskan bahwa honorer dengan masa pengabdian terlama menjadi perhatian utama. Mereka dinilai menjadi kelompok yang paling membutuhkan kepastian status dan perlindungan kerja yang selama ini belum sepenuhnya mereka terima.

- Advertisement -
Ad image

Di sisi lain, pemda juga melakukan pemetaan kebutuhan formasi sesuai beban kerja tiap instansi, sehingga proses pengangkatan P3K benar-benar selaras dengan kebutuhan pelayanan publik.

Meski mendorong percepatan, Rudy mengingatkan agar prosesnya tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Sebab, meskipun formasi ditetapkan oleh pemerintah pusat, seluruh pembiayaan gaji P3K dibebankan pada APBD provinsi maupun kabupaten/kota.

“Intinya, semakin cepat proses P3K dilakukan semakin baik. Namun kita tetap harus memperhatikan regulasi dan kapasitas keuangan daerah, karena meskipun penetapannya oleh pusat, pembiayaannya tetap berasal dari APBD,” jelasnya.

Untuk memperkuat proses percepatan, Pemprov Kaltim juga menggencarkan komunikasi dengan BKN agar gelombang pengangkatan berikutnya memberi ruang lebih besar kepada honorer lama yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah.

“Kami berharap koordinasi yang lebih intens dengan BKN dapat membuka peluang lebih besar bagi honorer lama untuk diprioritaskan,” tandas Rudy. (*)

Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana
#printfriendly .related-sec { display: none !important; } .related-sec { display: none !important; } .elementor-2760 .elementor-element.elementor-element-0f8b039 { --display: none !important; } .elementor-2760 { display: none !important; }