Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Saat ini Kalimantan Timur (Kaltim) masih bergantung pada sektor ekstraksi sebagai penghasilan utama.
Padahal, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, menilai potensi pendapatan daerah di Kaltim masih belum tergarap maksimal, terutama dari sektor-sektor di luar sumber daya alam.
“Ketergantungan daerah terhadap tambang dan migas membuat peluang lain yang sebenarnya besar justru terabaikan,” tuturnya.
Ia mendorong, agar peningkatan PAD bisa ditingkatkan melalui sektor lain, salah satunya pajak. Dikatakannya, pajak alat berat dan pajak BBM merupakan instrumen yang sah dan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kas daerah.
Jika dipungut secara optimal pada tingkat provinsi, pendapatan tersebut nantinya dapat dibagi kembali kepada kabupaten/kota untuk memperkuat fiskal daerah.
Baca Juga
“Ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kukar, dan Kaltim pada umumnya, menggunakan berbagai armada alat berat, bahan bakar,” sambungnya.
Untuk menindaklanjuti hal ini, Husni menekankan, pentingnya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Kaltim
Menurutnya, sinergi yang solid antara dua level pemerintahan akan memberi ruang lebih besar untuk menambah PAD. Sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi.
Baca Juga
Husni berharap, langkah ini dapat mendorong daerah lebih cermat dalam mengelola potensi pajak non-tambang, sehingga pembangunan tidak lagi terlalu bergantung pada fluktuasi harga komoditas alam.
“Langkah kecil seperti pendataan pajak kendaraan operasional perusahaan, bisa memberi dampak besar bagi pendapatan daerah jika dilakukan secara konsisten dan terstruktur,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
