Kaltim.akurasi.id, Samarinda — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda menegaskan belum dapat menarik retribusi parkir di kawasan Jalan Gunung Semeru, tepatnya di samping Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Padahal, lokasi tersebut kerap dimanfaatkan juru parkir liar (jukir) yang memungut tarif Rp3 ribu untuk sepeda motor dan Rp5 ribu untuk mobil.
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menjelaskan bahwa penarikan retribusi tidak bisa dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Sebab, area tersebut bukan titik parkir resmi yang dikelola Pemerintah Kota Samarinda.
“Lokasi itu bukan parkir resmi. Jadi tidak ada rencana menarik retribusi ataupun kerja sama dengan jukir liar. Semua aktivitas parkir sudah diarahkan ke lokasi yang resmi,” ujar Manalu.
Ia menambahkan, Dishub bersama instansi terkait telah berulang kali melakukan penertiban terhadap jukir liar, terutama di titik-titik rawan. Namun, upaya tersebut kerap tidak bertahan lama karena masih adanya masyarakat yang memilih parkir di lokasi terlarang.
“Selama masyarakat masih parkir sembarangan, jukir liar akan selalu muncul. Ketika mereka memungut biaya di luar ketentuan, jangan selalu pemerintah yang disalahkan,” tegasnya.
Baca Juga
Menurut Manalu, pemerintah kota telah menyediakan berbagai titik parkir resmi dan melakukan sosialisasi secara berkala. Namun, sebagian warga masih memilih parkir di bahu jalan atau di depan pertokoan demi kepraktisan, meski melanggar aturan.
Kondisi ini, kata dia, tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga memberi ruang bagi jukir liar untuk terus beroperasi dan menciptakan persoalan baru di lapangan.
“Di lokasi seperti minimarket, jukir liar masih kerap ditemukan. Tapi pemerintah tidak bisa serta-merta menindak tanpa bukti. Proses pidana baru dapat dilakukan apabila ada laporan pemerasan dari masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga
Manalu menegaskan, membangun ketertiban parkir tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat agar praktik parkir liar tidak terus berulang.
“Kalau masyarakat tidak mendukung, kota ini akan sulit menjadi tertib,” katanya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
