Probebaya Tak Cair Sekaligus, DPRD Samarinda Ingatkan Jangan Ada RT Dianaktirikan

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda memutuskan menyalurkan dana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) secara bertahap pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk penyesuaian fiskal, namun DPRD Samarinda mengingatkan agar skema tersebut tidak menimbulkan ketimpangan di tingkat rukun tetangga (RT).

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menilai pembagian dana dalam dua termin bukan persoalan mendasar. Menurutnya, pola tersebut masih sejalan dengan mekanisme pengelolaan anggaran daerah yang menyesuaikan kemampuan fiskal pemerintah.

“Kalau melihat praktik di lapangan, jarang juga RT langsung mengerjakan seluruh kegiatan sekaligus. Jadi pencairan dua termin itu sebenarnya tidak menjadi masalah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pencairan termin kedua sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah pada semester awal, termasuk kepastian transfer dana dari pemerintah pusat. Selama arus kas daerah berjalan normal, sisa alokasi diyakini tetap dapat direalisasikan.

“Kalau fiskal aman, tentu bisa dicairkan. Itu juga tergantung kondisi keuangan daerah secara keseluruhan,” katanya.

Baca Juga

Truk Bermuatan Besar Masih Bebas Melintas di Flyover Juanda, Warga Diminta Laporkan

LBH Samarinda Nilai Pembatalan Beasiswa Gratispol Langgar Hak Pendidikan

Tersingkir! Ratusan Pemilik SKTUB Pasar Pagi Tagih Janji Kios dari Pemerintah

Rapat Tak Beri Kepastian, Mahasiswa S2 ITK Pilih Mundur Usai Gratispol Dicabut

Meski demikian, Andriansyah menyoroti kebijakan penyamaan alokasi dana sebesar Rp100 juta untuk setiap RT. Ia menilai pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, mengingat luas wilayah dan kebutuhan antar-RT sangat beragam.

“RT yang wilayahnya kecil dan RT yang besar disamakan nilainya. Padahal kebutuhan mereka jelas berbeda,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, sejumlah ketua RT mengeluhkan harus mengatur ulang rencana kegiatan akibat perubahan skema pencairan. Dalam kondisi tersebut, peran Kelompok Masyarakat (Pokmas) dinilai penting untuk membantu menyusun skala prioritas pembangunan.

Baca Juga

Andi Harun Buka Dugaan Pokir DPRD Dapil Samarinda Mengalir ke Daerah Lain

Efisiensi Anggaran, Perjalanan Dinas Pemkot Samarinda Dipangkas jadi Rp7 Miliar

HUT Samarinda 2026 Tanpa Pesta, Pemkot Hanya Gelar Paripurna

Kisruh Gratispol: Beasiswa Mahasiswa S2 ITK Dibatalkan, Pengamat Soroti Kekeliruan Pemprov Kaltim

“Pokmas ini harus benar-benar berfungsi agar program yang dijalankan tetap tepat sasaran,” tambahnya.

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan bahwa pembagian dana Probebaya sebesar 60 persen pada APBD murni dan 40 persen pada APBD perubahan merupakan strategi menjaga stabilitas belanja daerah, seiring kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan. (*)

Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id