Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Sejumlah mahasiswa Program Magister (S2) kelas eksekutif Institut Teknologi Kalimantan (ITK) memilih mengundurkan diri dari perkuliahan setelah rapat bersama pihak kampus dinilai tidak menghasilkan solusi yang jelas. Keputusan tersebut diambil menyusul pembatalan status mereka sebagai penerima Beasiswa Gratispol akibat ketentuan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan tersebut, pihak ITK menawarkan lima opsi agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan studi. Opsi itu meliputi penyesuaian skema perkuliahan Magister Manajemen Teknologi, peluang beasiswa penelitian pascasarjana melalui hibah riset, pengajuan banding Uang Kuliah Tunggal (UKT), skema cicilan pembayaran, hingga keringanan pembayaran FRS dengan mekanisme membayar selisih biaya.
Namun, alih-alih memberi kepastian, tawaran tersebut justru memicu kekecewaan di kalangan mahasiswa. Salah satu mahasiswa terdampak, Ade Rahayu, menyebut bahwa setelah dilakukan diskusi dan penyesuaian bersama dosen, sebagian mahasiswa akhirnya memilih mundur.
“Setelah rapat dan pembahasan lanjutan, memang ada beberapa mahasiswa yang memutuskan mengundurkan diri. Kami sudah terlanjur kecewa karena belum menemukan solusi yang benar-benar jelas,” ujar Ade.
Ia menilai persoalan ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa maupun pihak kampus, melainkan akibat ketidakkonsistenan pengelolaan program Gratispol sejak awal pelaksanaan.
Baca Juga
Menurutnya, mahasiswa merasa hak mereka sebagai penerima bantuan pendidikan tidak terpenuhi, terutama karena pemisahan status kelas eksekutif dan reguler baru dipersoalkan di tengah proses perkuliahan.
“Kalau sejak awal ketentuannya sudah disampaikan secara terbuka, tentu kami tidak akan mendaftar di program ini,” katanya.
Ade juga menyebut dasar penolakan berupa Pergub baru diketahui belakangan, bahkan disebut-sebut baru diterima pihak kampus setelah perkuliahan berjalan. Hingga kini, kata dia, belum ada satu pun opsi yang benar-benar disepakati mahasiswa sebagai jalan keluar.
Baca Juga
“Belum ada pernyataan tegas dari pengelola Gratispol maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Itu yang membuat kami ragu untuk bertahan,” tuturnya.
Mahasiswa pun berharap dapat bertemu langsung dengan pengelola Gratispol serta Pemprov Kaltim guna memperoleh kejelasan dan kepastian atas kelanjutan studi mereka.
Menanggapi hal tersebut, ITK melalui keterangan tertulis menegaskan komitmennya untuk memastikan mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan meski menghadapi dinamika dalam pelaksanaan program Gratispol.
Humas ITK menyampaikan, sejak awal kampus berupaya menjalankan program sesuai ketentuan serta terus berkoordinasi dengan pengelola Gratispol di tingkat provinsi.
“ITK berkeinginan tidak boleh ada mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah karena kendala biaya. Karena itu, kami fokus pada penyelesaian dan perlindungan mahasiswa, bukan saling menyalahkan,” tegasnya.
ITK juga menegaskan bahwa proses seleksi dan penetapan penerima bantuan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Baca Juga
“Kami akan terus mendampingi mahasiswa serta menjaga komunikasi yang transparan dan bertanggung jawab dalam penyelesaian persoalan ini,” imbuhnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
