Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda harus menyesuaikan strategi fiskal pada 2026. Menyusul penurunan signifikan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang sebelumnya Rp575,79 miliar menyusut menjadi Rp311,66 miliar.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan, penurunan tersebut bukan semata soal angka, tetapi juga terkait sumber alokasinya.
Karena hampir seluruh bankeu yang diterima Samarinda selama ini bukan berasal dari kebijakan murni Pemprov Kaltim, melainkan dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Kaltim.
“Bankeu yang masuk ke Samarinda memang termasuk besar, tetapi hampir 100 persen itu bersumber dari pokir anggota DPRD Provinsi,” ujar Andi Harun.
Ia menyebut, berdasarkan laporan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), Samarinda tercatat sebagai daerah dengan penurunan bankeu terbesar secara nominal, diantara kabupaten/kota se-Kaltim. Pada saat yang sama, kota ini juga tidak memperoleh bantuan yang dialokasikan secara murni oleh pemerintah provinsi.
“Kami tidak mendapatkan bankeu dari Pemprov, di anggaran murni ini,” ungkapnya.
Meski demikian, Andi Harun menilai kondisi tersebut masih dapat dimaklumi, mengingat APBD Provinsi Kaltim juga mengalami tekanan fiskal. Total bankeu provinsi tercatat turun dari Rp1,90 triliun pada 2025 menjadi Rp1,13 triliun di 2026.
“APBD provinsi turun cukup dalam, mereka juga mengalami syok fiskal,” ujarnya.
Baca Juga
Orang nomor satu di Kota Tepian ini justru menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Kaltim, yang mengalokasikan pokirnya untuk Samarinda. Dana tersebut dinilai berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
“Kami berterima kasih kepada anggota DPRD Provinsi yang menempatkan pokirnya di Samarinda untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Dia berharap, ke depan Pemprov Kaltim dapat kembali memberikan alokasi bankeu yang bersifat murni kepada pemerintah kota, seiring dengan membaiknya kondisi fiskal daerah. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
