Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Gedung Perawatan Pandurata Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda mendapat sorotan DPRD Kaltim. Meski pembangunannya sudah rampung, namun gedung baru ini dinilai masih perlu perbaikan.
Hal ini pun diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan saat mengunjungi bangunan tersebut, Senin (9/2/2026).
“Kami ingin gedung ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, ada beberapa hal menurut kami yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.
Misalnya, akses dari gedung lama menuju bangunan baru terbilang curam. Ia khawatir, ini akan menyusahkan petugas kesehatan maupun pasien saat hendak berpindah bangunan. Untuk itu, dia meminta pihak rumah sakit memikirkan cara agar akses dapat dilalui dengan nyaman dan aman.
Kemudian, pintu di gedung tersebut hanya memiliki lebar 1,2 meter. DPRD Kaltim meminta, agar hal itu dapat diperluas menjadi 1,6 meter. Karena dikhawatirkan tempat tidur pasien tidak bisa melewati pintu tersebut.
Baca Juga
Terakhir yang menjadi sorotan adalah ruang terbuka yang direncanakan sebagai tempat untuk mengirim obat melalui drone. Menurutnya, rencana tersebut baik. Namun, tetap harus memerhatikan keselamatan pasien.
“Jangan sampai karena ini tempat terbuka, malah ada pasien yang loncat karena putus asa dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi kami minta lebih baik ditutup menggunakan kaca,” tambah Politisi Golkar ini.
Menurutnya, anggaran sekira Rp380 miliar yang digelontorkan untuk membangun Gedung Pandurata ini merupakan investasi Pemprov Kaltim yang harus dieksekusi dengan baik.
Baca Juga
Untuk itu, dalam masa pemeliharaan ini, pihaknya meminta dilakukan perbaikan agar gedung tersebut dapat digunakan secara maksimal.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD AWS Nurliana Adriati Noor, mengatakan jika hal ini sudah menjadi perhatian mereka.
Ia mengaku, ihwal tersebut telah didiskusikan dua minggu lalu saat agenda peninjauan yang dilakukan oleh BPKAD, Dinas PUPR PERA, Bappeda, dan TPAD Kaltim.
“Semua sudah dicatat dan didiskusikan. Terutama dengan dinas PUPR yang bertanggung jawab dalam pembangunan ini. Dan sudah direncanakan untuk perbaikan dalam masa pemeliharaan selama enam bulan ini,” jelasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
