Dulu Janji Semua Bisa Kuliah, Kini Gratispol Hanya untuk Jalur Reguler

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memberikan klarifikasi bahwa Program Gratispol hanya untuk kelas reguler, bukan kelas eksekutif.
Devi Nila Sari
1.9k Views

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Saat menjadi calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud menyebut jika pendidikan adalah hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, salah satu janji politiknya adalah menggatiskan pendidikan, yang dituangkan dalam Program Gratispol.

Program ini merupakan komitmen mereka untuk memberikan pendidikan gratis bagi seluruh anak-anak di provinsi ini, tanpa terkecuali.

“Kalau beasiswa itu pilih kasih, ada yang dapat ada yang enggak dapat. Sedangkan Gratispol akan tepat sasaran. Semua dapat, berarti adil kan. Yang kaya tetap dapat. Hak dasar masyarakat adalah pendidikan. Kita ingin semua kuliah,” ujarnya Debat Publik Pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2024 dihelat pada Rabu malam, di Convention Hall Sempaja Samarinda.

Namun, dalam wawancara yang baru digelar usai agenda Briefing dan Penyampaian Target Kerja Kepada Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin (9/2/2026). Gubernur Rudy mengatakan, bahwa bantuan biaya pendidikan hanya diberikan untuk mahasiswa kelas regular, bukan kelas eksekutif.

“Realisasi Gratispol sejauh ini berjalan baik. Mungkin hanya ada kesalahan persepsi saja. Tentu karena program perdana dan baru, jadi tidak ada sempurna,” ujarnya.

Dikatakannya, masih ada sebagian masyarakat belum menerima manfaat karena mengalami kesalahpahaman. Hal ini disebabkan adanya sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain penerima merupakan putra-putri Kalimantan Timur atau minimal telah berdomisili di Kalimantan Timur selama tiga tahun.

“Perlu diluruskan bahwa kategori reguler mencakup jenjang pendidikan S1 hingga S3, termasuk tenaga pendidik atau guru, yang memang menjadi prioritas dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia,” sambungnya.

Di sisi lain, terkait pelayanan program Gratispol, di mana saat ini jumlah petugas administrasi masih terbatas, yakni sebanyak 10 orang, sehingga menimbulkan keluhan mengenai lambatnya respons.

Ia menyebut jika hal ini akan dibahas lebih lanjut bersama biro kesra guna merumuskan kebijakan yang tepat, agar seluruh mahasiswa dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang optimal.

Politisi Partai Golkar ini pun menegaskan, jika pihaknya akan menerima kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat.

“Pada dasarnya, kami hadir sebagai pelayan bagi masyarakat Kalimantan Timur,” tutupnya. (*)

Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana
#printfriendly .related-sec { display: none !important; } .related-sec { display: none !important; } .elementor-2760 .elementor-element.elementor-element-0f8b039 { --display: none !important; } .elementor-2760 { display: none !important; }