Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Ishak Rahman, mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh menyusul insiden puluhan siswa yang mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ishak mengatakan, hingga kini DPRD PPU belum menerima laporan resmi terkait rencana pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas kasus tersebut. Meski demikian, pihaknya memastikan akan segera berkoordinasi dengan pimpinan dewan guna menentukan langkah lanjutan.
“Sejauh ini kita belum dapat informasi soal RDP. Yang jelas kita koordinasi dulu dan rapat pimpinan. Apalagi ini menjelang libur Ramadan dan ada sejumlah agenda. Setelah itu pasti kita sampaikan sikap resmi,” ujarnya.
Ishak menilai insiden tersebut menjadi alarm penting, mengingat program MBG di PPU belum genap sebulan berjalan sejak peresmian dan penyaluran.
“Ini belum ada sebulan pasca peresmian. Makanya kejadian seperti ini tidak boleh terulang. Pemerintah harus berbuat. Jangan sampai ada korban jiwa,” tegasnya.
Baca Juga
Ia mengaku masih bersyukur karena gejala yang dialami para siswa sejauh ini berupa sesak napas, muntah, dan pusing. Namun, ia mengingatkan agar kasus serupa yang terjadi di daerah lain tidak sampai terulang di PPU.
“Masih kita syukuri hari ini hanya sesak napas dan muntah. Jangan sampai ada korban jiwa. Cukup di kota lain saja,” katanya.
Sebagai langkah pencegahan, Ishak menyarankan agar dapur penyedia MBG dihentikan sementara hingga proses evaluasi dan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh.
Baca Juga
“Saran saya dengan kejadian ini, dapur tutup dulu, dievaluasi dulu. Jangan besok tetap dijalankan. Kita belum tahu makanan mana yang mengandung sesuatu yang membuat anak-anak sakit,” ujarnya.
Ia juga menyoroti laporan mengenai kualitas makanan yang diduga bermasalah, seperti puding yang terasa kecut, kuah sayur yang kental, hingga menu yang hanya terdiri dari telur dan nasi. Menurutnya, hal tersebut perlu dipastikan kesesuaiannya dengan standar MBG.
“Apakah ini memang standar MBG? Ini perlu jadi evaluasi,” tegasnya.
Selain evaluasi operasional, Ishak meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan disinfeksi guna memastikan kebersihan serta keamanan proses pengolahan makanan.
“SPPG wajib semuanya disinfeksi untuk menjaga ini. Kalau kita lihat di dalam, kebersihan dan standar pengolahan harus betul-betul dijaga,” pungkasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
Baca Juga
