Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan penjelasan terkait pengadaan jasa tenaga ahli pembuatan sambutan untuk Tahun Anggaran 2026 yang nilainya mencapai Rp73 juta.
Pengadaan tersebut menjadi sorotan publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Kritik muncul karena belanja jasa itu dinilai bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sebelumnya diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan (MKP) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kaltim, Huseni Labib, menegaskan bahwa keberadaan tenaga ahli penulis sambutan memang sangat dibutuhkan.
“Di tim sambutan ini, tenaga ahli kami sangat minim,” ujarnya saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Selasa (17/2/2026).
Huseni menjelaskan, pada masa kepemimpinan Gubernur Kaltim periode 2018–2023, Isran Noor, penyusunan naskah sambutan hanya ditangani oleh dua orang.
Baca Juga
Dalam setahun, tim tersebut mampu menyusun ribuan naskah sambutan pimpinan daerah. Namun, meningkatnya aktivitas pemerintahan membuat beban kerja tim juga terus bertambah.
Jumlah tenaga penulis sambutan kemudian bertambah satu orang pada masa Penjabat Gubernur Kaltim 2023–2025, Akmal Malik. Meski begitu, jumlah tersebut masih dianggap belum mencukupi kebutuhan.
“Sekarang kebutuhan kita sangat besar,” katanya.
Menurut Huseni, kebutuhan tenaga ahli juga meningkat karena Pemprov Kaltim mengikuti pola penulisan sambutan pemerintah pusat, yang menuntut penyusunan protokoler lebih detail, termasuk penyebutan tamu undangan secara lengkap di awal sambutan.
Kondisi tersebut membuat tim penyusun naskah tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan data tamu yang hadir selalu diperbarui.
Huseni menyebut pengadaan tenaga ahli penulis sambutan bukan hal baru di lingkungan pemerintah daerah. Ia mencontohkan penerapan serupa telah dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Jawa Timur.
Di Pemprov DKI Jakarta, pada masa Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono, tenaga ahli penulis sambutan menerima honor sekitar Rp9,4 juta per bulan. Angka tersebut meningkat dibanding masa kepemimpinan Anies Baswedan yang berada di kisaran Rp8,2 juta per bulan.
“Kami juga belajar dari dua instansi ini. Mereka justru kaget karena jumlah tenaga sambutan di Kaltim masih sangat sedikit. Di sana bisa tiga sampai enam orang,” jelasnya.
Huseni menegaskan bahwa nilai pengadaan Rp73 juta bukan dibayarkan per bulan, melainkan untuk masa kerja satu tahun.
Baca Juga
Jika dihitung secara bulanan, honor tenaga ahli tersebut berkisar Rp6 juta, sebelum dipotong pajak dan iuran BPJS.
“Jadi Rp73 juta itu untuk setahun, bukan sebulan. Nanti masih dipotong lagi untuk pajak dan BPJS,” tegasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
