Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) diminta untuk lebih selektif dalam melakukan pengadaan. Menyusul mencuatnya isu pembelian mobil dinas pimpinan senilai Rp8,5 miliar.
Hal ini menjadi perhatian banyak pihak sebab pembelian mobil dinas dengan harga fantastis dilakukan di tengah kondisi APBD menurun. Lantaran dana transfer ke daerah (TKD) yang disunat oleh pemerintah pusat.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kaltim Subandi menilai, angka tersebut terlalu besar jika harus dikeluarkan untuk membeli sebuah mobil.
“Kategorinya sudah masuk mobil mewah. Maka harus dilihat betul apakah mendesak atau tidak,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Samarinda.
Sebagai informasi, kendaraan yang diadakan merupakan jenis Sport Utility Vehicle (SUV) hybrid berkapasitas mesin besar. Setara kendaraan lapangan seperti Land Cruiser maupun Range Rover, yang biasa digunakan untuk medan berat dengan kapasitas 3000cc.
Baca Juga
Meskipun hal ini sebenarnya sah-sah saja dilakukan, dengan syarat peruntukannya jelas. Misalnya, untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah pelosok, dengan kondisi geografis yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan biasa.
Namun, Politisi Partai PKS ini menekankan, bahwa pemprov harusnya lebih selektif dalam mengelola anggaran. Di tengah suasana efisiensi yang membuat APBD berkurang dibanding sebelumnya.
Menurutnya, saat ini pemerintah daerah memiliki mobil dinas yang masih layak digunakan. Alih-alih membeli baru, ia mendorong agar pemprov dapat memanfaatkan aset yang ada.
Baca Juga
“Kalau masih ada kendaraan yang sejenis dan masih bisa digunakan dengan baik, kenapa tidak dimanfaatkan dulu. Saya yakin kendaraan dinas di pemprov masih banyak yang layak,” ujarnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
