Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berdampak pada sejumlah program pembangunan infrastruktur, khususnya kegiatan perbaikan jalan. Sejumlah proyek berskala besar terpaksa ditunda atau dikerjakan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Budy Santoso, mengakui adanya penyesuaian anggaran cukup terasa di sektor infrastruktur jalan.
“Terkait pemotongan atau penyesuaian anggaran, dampaknya cukup terasa. Kegiatan berskala besar belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh,” bebernya.
Ia menjelaskan, pengerjaan proyek jalan kini dilakukan secara bertahap dengan sistem pembagian segmen. Artinya, satu ruas jalan tidak bisa langsung diselesaikan secara keseluruhan, melainkan dikerjakan per bagian agar pemerataan pembangunan tetap berjalan dan tidak menimbulkan kecemburuan antar wilayah.
Untuk tahun ini, anggaran perbaikan jalan yang dikelola bidang bina marga berkisar Rp60 miliar. Dana tersebut tersebar di beberapa titik prioritas di dalam kota.
Baca Juga
“Kami juga menambah UPTD untuk mempercepat penanganan perbaikan. Fokus kami pada jalan-jalan konektor, termasuk akses menuju ring road yang kondisinya sempit dan sebagian rusak,” jelasnya.
PUPR Samarinda Rencanakan Perluasan Ruas Jalan Menuju Bandara APT Pranoto
Selain keterbatasan anggaran, persoalan genangan air saat banjir juga menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, masih banyak ruas jalan di dalam kota yang tergenang ketika curah hujan tinggi.
Salah satu rencana penanganan yang disiapkan adalah pelebaran jalan di kawasan Batu Besaung, khususnya akses menuju arah bandara yang selama ini dinilai masih relatif sempit.
Baca Juga
“Kalau berbicara soal banjir, itu sebenarnya berbeda dengan drainase. Yang kami tangani di sini lebih ke akses dan lebar badan jalan. Beberapa ruas memang sempit sehingga kendaraan sulit berpapasan,” terangnya.
Ia menambahkan, koordinasi dengan pemilik lahan untuk mendukung pelebaran jalan sudah dilakukan sejak tahun lalu. Namun, hingga kini masih ada sebagian pemilik lahan yang belum memberikan izin, sehingga proses realisasi belum dapat dilakukan sepenuhnya.
Fokus Penanganan Jalan Berlubang
Dalam hal kategori kerusakan, prioritas utama saat ini adalah penanganan jalan berlubang. Budy menyebut, kerusakan pada jalan beton relatif jarang terjadi dibandingkan jalan aspal yang lebih rentan berlubang, sehingga membutuhkan penambalan rutin.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian perbaikan diantaranya kawasan Bentuas. Di daerah tersebut, masih terdapat sejumlah ruas jalan yang tertinggal dan membutuhkan peningkatan kualitas agar dapat menunjang mobilitas masyarakat.
Terkait penataan median jalan, Budy mengungkapkan, sebelumnya banyak median menggunakan material keramik yang biaya perawatannya cukup tinggi. Selain itu, pecahan keramik juga dinilai berpotensi membahayakan pengendara.
Karena itu, penanganan median akan disesuaikan dengan prioritas anggaran.
Baca Juga
“Saat ini prioritas utama tetap pada perbaikan badan jalan. Kalau kondisi jalan sudah baik, baru penataan median dilakukan bertahap,” katanya.
Rekayasa Lalu Lintas Kerap jadi Pilihan
Ia mengakui, pelebaran jalan di pusat kota memerlukan biaya besar. Sebagai alternatif, pihaknya mempertimbangkan rekayasa lalu lintas seperti pemecahan arus atau membuka jalur baru, bukan semata-mata memperlebar ruas yang sudah ada.
Dalam pelaksanaan perbaikan jalan, koordinasi dengan kepolisian umumnya tidak terlalu intens, kecuali pada ruas-ruas padat lalu lintas. Mayoritas pekerjaan difokuskan pada jalan lingkungan atau jalan kecil.
Dari sisi anggaran, Budy menambahkan jika serapan pada triwulan awal berjalan baik, terdapat kemungkinan penambahan kegiatan. Anggaran yang sudah tercantum dalam DPA akan segera direalisasikan.
“Sementara untuk kondisi darurat, intervensi cepat dapat dilakukan melalui UPTD guna memastikan akses jalan tetap dapat digunakan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
