Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat mulai berdampak pada program pembangunan di Kalimantan Timur. Sejumlah kegiatan dan aspirasi masyarakat terdampak di tengah keterbatasan anggaran. Komisi III DPRD Kaltim bergerak dengan memanggil sejumlah mitra kerja untuk mencari solusi atas persoalan ini.
Wakil Ketua Komisi III Akhmed Reza Fachlevi berharap meskipun terjadi pengurangan anggaran, kegiatan-kegiatan prioritas yang telah direncanakan tetap menjadi fokus dan tidak terkena pemotongan signifikan.
“Termasuk juga usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat,” tuturnya.
Politisi Partai Gerindra ini mendorong pemprov untuk duduk bersama mencari solusi dalam menyikapi pemangkasan anggaran tersebut. Menurutnya, hal ini penting agar pembangunan, baik infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat, tidak mengalami penurunan.
Kendati demikian, Reza mengaku jika pihaknya belum menerima laporan rinci dari sejumlah OPD mitra kerja seperti dinas perhubungan, PUPR, dan lainnya terkait program yang terdampak atau ditunda.
Hal ini berhubungan pula dengan kondisi pemda sedang melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Selain itu, ia mengaku, jika masih ditemukan perbedaan pemahaman antara pemerintah provinsi dan DPRD terkait kamus usulan atau pokir.
Ke depan, hal ini diharapkan dapat diselaraskan dengan RPJMD Kaltim dengan fokus utama pada penyelesaian program prioritas yang dibutuhkan masyarakat.
Baca Juga
Terkait isu pemotongan pokir, dirinya mengakui, hal tersebut berpotensi berdampak pada realisasi aspirasi masyarakat, terutama yang disampaikan saat reses.
“Namun demikian, DPRD tetap berkomitmen memperjuangkan usulan yang telah masuk melalui mekanisme resmi,” pungkasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
