Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Polemik redistribusi peserta BPJS Kesehatan di Kalimantan Timur memanas setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai kebijakan tersebut dilakukan secara sepihak.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan langkah redistribusi justru dilakukan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah.
“Selama ini porsi subsidi kepesertaan BPJS tidak merata. Samarinda menerima porsi cukup besar dibanding daerah lain di Kaltim,” tuturnya saat diwawancarai melalui seluler, Sabtu (11/4/2026).
Jaya membeberkan, jika data kepesertaan PBPU dan BP pemda di Kalimantan Timur per Januari 2026 menunjukkan ketimpangan porsi antara kabupaten/kota dan provinsi.
Samarinda memiliki total 173.457 peserta dengan kontribusi provinsi mencapai 33,41 persen, atau tertinggi di Kaltim. Sementara daerah lain jauh lebih kecil, seperti Balikpapan hanya 1,97 persen, Mahakam Ulu 3,25 persen, dan Kutai Barat 4,48 persen.
Ia menjelaskan, redistribusi tidak hanya diberlakukan untuk Samarinda, tetapi hal itu juga diberikan untuk Kutai Kartanegara, Berau, dan Kutai Timur.
“Dari Berau menerima, Kutai Timur juga tidak ada masalah. Mereka justru sedang melakukan verifikasi dan validasi ulang data peserta,” katanya.
Jaya mengatakan, keputusan tersebut tidak diambil secara mendadak. Melainkan sudah ada pembahasan yang berlangsung sejak pertengahan tahun lalu dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota.
“Kita sudah rapat sejak Agustus sampai Februari dengan tim pemkot, dinkes, dan dinsos. Jadi ini bukan ujug-ujug,” ungkapnya.
Jaya memastikan, kebijakan tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku dan tidak memerlukan perubahan peraturan gubernur.
“Intinya kita hanya ingin melakukan pemerataan,” imbuhnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
