Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah menghadapi beban kewajiban keuangan yang signifikan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Sektor pekerjaan umum tercatat sebagai penyumbang utang terbesar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, merinci nilai kewajiban tersebut tersebar di beberapa sektor strategis.
“Yang paling besar itu di PU sekitar Rp115 miliar, kemudian Perkim Rp39 miliar, pendidikan Rp21 miliar, Sekretariat DPRD Rp13,3 miliar, Dinas Kesehatan Rp5,8 miliar, dan pertanian sekitar Rp4 miliar,” ujarnya.
Muhajir menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah menuntaskan kewajiban tersebut melalui tahapan administratif yang berlaku. Salah satu langkah awal yang telah dilakukan adalah proses review oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Langkah pertama yang kita lakukan adalah review bersama APIP. Setelah itu dilakukan pengakuan utang berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat, dan itu sudah selesai,” jelasnya.
Ia menegaskan, proses review menjadi dasar penting sebelum pembayaran dapat dilakukan, terutama dalam kaitannya dengan potensi penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa membayar tanpa dasar review. Semua harus melalui tahapan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Terkait pencairan dana transfer kurang bayar dari pemerintah pusat, Muhajir mengakui hingga kini belum ada kepastian. Meski demikian, komunikasi terus dilakukan dengan kementerian terkait.
“Kita terus berkomunikasi, baik melalui surat maupun langsung ke kementerian. Harapannya ada pertimbangan agar penyaluran bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Di sisi lain, kondisi fiskal daerah juga menjadi tantangan dalam penyusunan program pembangunan, termasuk untuk Musrenbang 2027. Pemkab PPU disebut harus lebih selektif dalam menentukan prioritas program.
“Kita tetap mengacu pada visi kepala daerah, tapi juga harus realistis dengan kemampuan fiskal. Karena itu program didorong untuk disinergikan dengan provinsi,” katanya.
Muhajir juga menyoroti tingginya belanja pegawai yang saat ini telah melampaui 40 persen dari total APBD, sementara pemerintah pusat menargetkan maksimal 30 persen pada 2027.
“Kalau APBD kecil, persentasenya otomatis terlihat besar. Itu kondisi yang kita hadapi sekarang,” jelasnya.
Untuk menyiasati hal tersebut, Pemkab PPU menyiapkan dua skema penganggaran, yakni mengikuti ketentuan pusat dan skema realistis sesuai kondisi daerah.
“Kita siapkan dua skema. Tapi yang jelas, untuk TPP saat ini kita upayakan tidak disentuh,” tegasnya.
Terkait rekrutmen pegawai, Muhajir mengisyaratkan kemungkinan tidak adanya penerimaan CPNS dalam waktu dekat. Pemerintah akan fokus pada optimalisasi sumber daya yang ada.
“Kalau tidak ada penerimaan, kita maksimalkan yang ada melalui penataan dan redistribusi pegawai,” jelasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
