Kaltim.akurasi.id, Samarinda — DPRD Kota Samarinda memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda untuk meminta klarifikasi terkait kabar tersendatnya pembayaran insentif guru di sejumlah sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan pihaknya menerima informasi adanya empat sekolah yang disebut belum menerima pembayaran insentif guru.
“Intinya kami meminta klarifikasi dari Dinas Pendidikan, apakah benar informasi bahwa ada empat sekolah yang belum menerima insentif. Karena ini sudah menjadi pembahasan di masyarakat,” ujarnya.
Namun setelah dilakukan penelusuran, DPRD memastikan informasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan penjelasan Disdikbud, tidak ada sekolah yang seluruh tenaga pendidiknya mengalami penahanan insentif.
Meski demikian, terdapat sejumlah guru yang belum menerima pembayaran akibat kendala teknis pada sistem perbankan. Salah satu persoalan yang ditemukan yakni rekening penerima yang sudah tidak aktif atau pasif sehingga proses transfer dana gagal dilakukan.
“Tadi dijelaskan Dinas Pendidikan, pada dasarnya tidak ada sekolah yang ditahan insentifnya. Tetapi memang ada beberapa tenaga pendidik yang belum menerima karena rekening mereka tidak aktif, sehingga dana gagal masuk,” jelas Ismail.
Ia menilai persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan lebih cepat apabila komunikasi antara Disdikbud dan guru terdampak berjalan baik sejak awal.
Menurutnya, minimnya informasi membuat sejumlah guru berada dalam ketidakpastian terkait waktu pencairan hak mereka. Kondisi itu juga memicu berbagai asumsi liar di lingkungan sekolah.
“Perlu ada komunikasi yang lebih baik kepada guru yang bersangkutan. Jangan sampai mereka merasa diabaikan atau muncul cerita macam-macam karena tidak mengetahui akar persoalannya,” tegasnya.
DPRD pun meminta Disdikbud Samarinda lebih transparan dalam menyampaikan kendala administrasi maupun teknis yang terjadi, sekaligus mempercepat proses penyelesaian agar insentif para tenaga pendidik segera dicairkan.
“Kalau memang ada masalah administrasi, sampaikan secara terbuka kepada guru. Jangan sampai hak mereka tertunda terlalu lama,” jelasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
