Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Gubernur Rudy Mas’ud, mengajak seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Kalimantan Timur untuk bersama-sama menemui Menteri Keuangan guna membahas kepastian dana transfer ke daerah (TKD). Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperjuangkan alokasi transfer dari pemerintah pusat yang menjadi salah satu penopang utama kemampuan fiskal daerah.
Rudy mengatakan, seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur memiliki kesepahaman untuk membangun komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan. Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang koordinasi terkait kebijakan transfer ke daerah yang akan berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Intinya, seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur meminta agar dapat bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Insya Allah, kami akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan,” ujar Rudy.
Ia mengungkapkan, rencananya seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur akan datang secara bersama-sama ke Kementerian Keuangan. Namun, jadwal pelaksanaannya masih menunggu koordinasi lebih lanjut.
“Insya Allah, nanti kami akan datang bersama-sama. Untuk waktunya, kami masih menunggu dan akan segera kami kabarkan,” katanya.
Upaya tersebut dilakukan di tengah proyeksi penurunan APBD Kalimantan Timur pada 2027. Berdasarkan rancangan awal Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027, nilai APBD Kaltim diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp12,1 triliun.
Jika proyeksi tersebut terealisasi, maka APBD Kaltim akan kembali mengalami penyusutan setelah dalam beberapa tahun terakhir terus menurun. Pada 2025, APBD Kaltim masih berada di kisaran Rp21 triliun. Memasuki 2026, anggaran tersebut turun menjadi sekitar Rp15,15 triliun, sebelum kembali diproyeksikan menyusut menjadi Rp12,1 triliun pada 2027.
Meski demikian, Rudy Mas’ud menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi awal. Besaran APBD 2027 masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat, khususnya terkait penetapan dana transfer ke daerah yang akan dikucurkan melalui Kementerian Keuangan.
Ia juga menyambut positif apabila pemerintah pusat merealisasikan penambahan dana transfer ke daerah sebagaimana yang mulai diwacanakan. Dia menyebut terkait wacana adanya tambahan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat, pihaknya menyambut baik.
“Kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Kemungkinan akan ada tambahan dana transfer ke daerah untuk seluruh Indonesia,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Suci Surya Dewi
