Kaltim.akurasi.id, Samarinda – DPRD Samarinda meminta efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap layanan dasar masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dinilai harus tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan program pemerintah pada 2027.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan, pesan tersebut telah disampaikan dalam pembahasan badan anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sebelum penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027.
“Di tengah badai efisiensi saat ini, pemerintah kota tetap memprioritaskan layanan dasar. Kita ingin pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tetap menjadi hal yang penting,” kata Deni.
Kondisi fiskal yang terbatas membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program. Anggaran yang tersedia harus diarahkan kepada kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Deni menekankan prinsip money follows program dalam penyusunan anggaran. Artinya, anggaran harus mengikuti program yang memiliki manfaat dan prioritas jelas, bukan sekadar mengalokasikan anggaran tanpa melihat dampaknya.
“Kami ingin pembangunan yang dilaksanakan betul-betul bermanfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain menjaga layanan dasar, DPRD juga meminta pemerintah tetap memperhatikan pergerakan ekonomi daerah. Efisiensi anggaran jangan sampai membuat aktivitas ekonomi masyarakat ikut melemah.
Karena itu, menurut Deni, pemerintah perlu mencari sumber pendapatan baru sekaligus memastikan kebijakan peningkatan PAD tidak membebani masyarakat.
“Kami ingin roda ekonomi di Samarinda ini bisa bergerak. Di tengah efisiensi, kita tidak ingin kondisi masyarakat semakin sulit,” jelasnya.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini mengatakan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk menghentikan pembangunan. Legislatif dan eksekutif harus bekerja sama memaksimalkan anggaran yang tersedia. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
