Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Masih maraknya kasus kehilangan helm di lokasi parkir menjadi persoalan tersendiri yang kerap dikeluh masyarakat di Samarinda. Apalagi barang-barang tersebut tidak jarang hilang di lokasi parkir yang kerap menarik pungutan.
Dengan adanya keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menjalankan program parkir digital hingga parkir berlangganan, persoalan tersebut diharapkan bisa menjadi atensi. Sebab pelanggan atau mereka yang memarkir kendaraan wajib mendapatkan jaminan atas kendaraan mereka.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menyarankan agar pemerintah meningkatkan keamanan di semua lokasi parkir yang telah ditetapkan sebagai tempat penarikan retribusi. Salah satunya yakni memastikan bahwa di lokasi tersebut terpasang Closed Circuit Television (CCTV).
“CCTV bisa jadi sarana pendukung, karena pelanggan harus mendapatkan kepastian perlindungan atas kendaraan mereka,” usulnya saat diwawancarai media ini, Kamis (8/10/2026).
Dengan adanya pemasangan CCTV, lanjut dia, maka masyarakat mendapatkan jaminan yang lebih kuat lagi ketika berlangganan parkir. Setidak-tidaknya, mereka merasa mendapatkan layanan yang baik dengan biaya yang harus mereka keluarkan.
“Artinya, mereka membayar parkir itukan, sama dengan mereka membayar fasilitas, otomatis mereka juga mesti mendapatkan kepastian keamaan,” imbuhnya.
Persoalan seperti kasus kehilangan helm saat memarkirkan kendaraan harus jadi cermin dan catatan. Karena jika hal-hal yang demikian masih terjadi setelah penerapan parkir digital atau parkir berlangganan, maka akan berdampak pada keinginan masyarakat untuk patuh atau tidak dalam membayar retribusi parkir.
“Kita sering mengeluhkan kehilangan helm. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi ketika pelayanan parkir berlangganan sudah dijalankan,” tuturnya.
Selain itu, politikus Partai Gerindra ini menekankan, supaya Pemerintah Samarinda menyiapkan setiap infrastruktur pendukung sebelum menerapkan pembayaran parkir berbasis digital atau parkir berlangganan. Supaya tidak muncul masalah dikemudian hari.
“Pembayaran parkir secara digital tentu hal yang sangat bagus, karena bisa menekan kebocoran parkir dan mencegah semakin banyaknya jukir liar. Makanya skema pelaksanaan ini harus siap secara sistem maupun infrastruktur,” katanya.
Deni menambahkan, hal penting lainnya yang tidak boleh luput yakni mendorong setiap pelaku usaha di Samarinda untuk memiliki lahan parkir. Pertama, lahan itu bisa terintegrasi dengan pemerintah. Kedua, hal itu akan secara tidak langsung menekan keberadaan jukir liar.
“Para pelaku usaha di Samarinda perlahan ditata, supaya mereka bisa memiliki lokasi parkir. Karena banyak pelaku usaha yang tidak memiliki lokasi parkir,” tandasnya. (adv/dprdsamarinda/drh)
Editor: Dirhanuddin
