Kaltim.akurasi.id, PPU – Pengembangan layanan digital pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan kemajuan teknologi. Keamanan data, kebijaksanaan pengguna, hingga keberlanjutan pemanfaatannya juga menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Hal itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Diskominfo PPU di kantornya, Kamis (15/10/2026). Forum tersebut menjadi wadah untuk menghimpun aspirasi, saran, dan kritik masyarakat terhadap kebijakan serta pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika.
Sekretaris Diskominfo PPU, Eko Setiawan, mengatakan keterlibatan masyarakat diperlukan agar program yang dijalankan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan publik dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Perubahan pola komunikasi dan tata kelola pemerintahan akibat digitalisasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Karena itu, kebijakan digital perlu disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta persoalan yang muncul dalam pemanfaatan teknologi.
“Penyelenggaraan forum ini menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Diskominfo benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan di era digital saat ini,” kata Eko.
Ia menegaskan, upaya membangun ruang digital yang sehat tidak dapat dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Kerja sama dengan masyarakat dan berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dalam forum bertema Bersama Mengkolaborasikan Ruang Digital yang Cerdas, Aman, dan Berkelanjutan tersebut, Diskominfo PPU menitikberatkan pembahasan pada tiga aspek utama.
Aspek pertama adalah kecerdasan dalam menggunakan teknologi. Pemanfaatan ruang digital diharapkan dilakukan secara bijak, inovatif, dan bertanggung jawab sehingga teknologi memberikan manfaat bagi aktivitas masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan.
Aspek kedua berkaitan dengan keamanan digital, termasuk perlindungan privasi dan data serta upaya membangun budaya komunikasi yang santun. Sementara aspek ketiga menekankan keberlanjutan, yakni pemanfaatan teknologi yang memberikan manfaat jangka panjang dan dapat diakses secara inklusif.
Eko menyebut, masukan masyarakat dalam forum konsultasi tersebut menjadi bagian penting untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan kebijakan dan pelayanan Diskominfo PPU ke depan.
Ia mengajak peserta forum memanfaatkan ruang dialog tersebut untuk menyampaikan pandangan secara terbuka agar pengembangan layanan digital pemerintah daerah semakin sesuai dengan kebutuhan warga.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang dialog yang produktif demi mewujudkan pelayanan digital yang semakin baik di Kabupaten PPU,” tutupnya. (adv/diskominfoppu/mz)
Editor: Suci Surya Dewi
