Aulia Tekankan Harmonisasi BPD dan Kades, Sinergi Jangan Berujung Kongkalikong

Bupati Kukar meminta anggota BPD menjaga sinergi dengan kepala desa tanpa mengabaikan fungsi pengawasan dan kepentingan masyarakat.
Suci
By
2K Views

Kaltim.akurasi.id, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menekankan pentingnya hubungan harmonis antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan serta mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa.

Menurutnya, hubungan yang baik antara kedua unsur pemerintahan desa tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Namun, ia mengingatkan bahwa harmonisasi bukan berarti menghilangkan fungsi pengawasan BPD atau membangun kesepakatan yang justru bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan saat pelantikan anggota PAW BPD Desa Bangun Rejo dan Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, serta Desa Pela dan Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun Darat, di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa (17/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Aulia mengingatkan para anggota BPD yang baru dilantik agar segera menjalankan tanggung jawabnya. Sebab, sebagai anggota pengganti antarwaktu, masa jabatan yang harus dijalani tidak lagi panjang, dengan masa tugas yang berakhir pada 2028 dan 2029 sesuai periode masing-masing.

“Sudah tidak ada waktunya lagi kita untuk bersantai-santai. Mengingat waktu tugas Bapak dan Ibu sekalian itu semakin sempit karena merupakan anggota BPD antarwaktu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, BPD memiliki kedudukan penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan. Selain menjalankan fungsi pengawasan, BPD juga berperan dalam pembahasan dan penyusunan peraturan desa bersama kepala desa serta memastikan APBDes sesuai dengan arah pembangunan yang telah direncanakan.

Aulia mengibaratkan peran BPD di desa seperti DPRD di tingkat kabupaten. Karena itu, hubungan kelembagaan antara BPD dan kepala desa harus dibangun secara profesional dengan tetap menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing.

“Bangun hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis bukan berarti kita harus kongkalikong, harus bersekongkol dengan kepala desa, akan tetapi hubungan yang harmonis itu akan membuat tata kelola hubungan atau tata kelola kita yang ada di desa itu bisa menjadi lebih baik,” tegasnya.

Ia mengingatkan, ketidakharmonisan antara BPD dan kepala desa berpotensi menghambat berbagai agenda pembangunan. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang baik akan memudahkan penyelesaian persoalan serta mempercepat pelaksanaan program yang dibutuhkan masyarakat.

“Kalau seandainya BPD dan kepala desanya itu tidak harmonis, maka secara otomatis akan menghambat pembangunan yang ada di desa,” katanya.

Selain menjaga hubungan kelembagaan, Aulia meminta BPD aktif mengawal program Kukar Idaman Terbaik serta memastikan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa berjalan sesuai peruntukannya. Setiap anggaran harus diawasi agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.

Ia berharap anggota BPD yang baru dilantik dapat menjadi mitra strategis kepala desa tanpa meninggalkan independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian, pemerintahan desa dapat berjalan lebih baik dan pembangunan semakin terarah.

“Kami yakin dan percaya dengan kapasitas yang dimiliki Bapak dan Ibu sekalian, tugas ini bisa dilaksanakan dengan baik. Insyaallah bisa mengantarkan desa menjadi desa yang lebih baik, mandiri, maju, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi warga masyarakat,” tutupnya. (adv/diskominfokukar/uci)

Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Suci Surya Dewi

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana