Tak Pakai APBD, Empat Perusahaan Berbagi Tanggung Jawab Bangun Jalan 18 Kilometer di Kutim

Persoalan infrastruktur di Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, mulai mendapat titik terang. Empat perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut sepakat berbagi tanggung jawab membangun jalan sepanjang 18 kilometer menggunakan konstruksi beton tanpa membebani APBD Kutai Timur.
Fajri
By
1.8K Views

Kaltim.akurasi.id, Sangatta – Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), didorong melalui kolaborasi empat perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Dalam kesepakatan bersama, masing-masing perusahaan akan bertanggung jawab membangun ruas jalan dengan total panjang sekitar 18 kilometer.

Kesepakatan itu dibahas dalam audiensi yang dipimpin Wakil Bupati Kutim Mahyunadi bersama jajaran pemerintah daerah, Pemerintah Desa Sekerat, Perumdam, serta perwakilan perusahaan di Ruang Ulin, Kantor Bupati Kutim, belum lama ini.

Berdasarkan berita acara audiensi, pembagian tanggung jawab pembangunan jalan melibatkan PT Kobexindo Cement bersama subkontraktornya sepanjang 7 kilometer, PT Kaltim Prima Coal (KPC) sepanjang 5 kilometer, PT PIK sepanjang 3 kilometer, dan PT BCIP sepanjang 3 kilometer.

Seluruh ruas jalan tersebut disepakati menggunakan konstruksi beton dengan spesifikasi FS 3,8 atau K350 dan lebar 8 meter.

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan, audiensi tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Pemerintah Desa Sekerat yang menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur, terutama kondisi jalan yang belum memadai.

Menurutnya, pemerintah telah mengundang seluruh perusahaan yang beroperasi di sekitar Desa Sekerat untuk membahas keterlibatan mereka dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat.

“Alhamdulillah semua ada, baik perusahaan yang sudah lama beroperasi maupun perusahaan yang baru mau beroperasi. Dari rapat tadi sudah disepakati beberapa hal dan semuanya telah tertuang dalam berita acara,” ujarnya.

Mahyunadi menegaskan, pembiayaan pembangunan jalan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan dan tidak menggunakan APBD. Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kutim akan melakukan peninjauan lapangan untuk melihat kondisi jalan sekaligus memastikan pembagian ruas sesuai dengan kesepakatan.

Setelah peninjauan, pemerintah akan membentuk tim percepatan yang melibatkan unsur terkait. Berita acara hasil audiensi juga akan disampaikan kepada masing-masing manajemen perusahaan agar kesepakatan tersebut segera ditindaklanjuti.

Kepala Desa Sekerat, Sunan Dhika, menyambut baik kesepakatan tersebut. Ia menyebut masih terdapat sekitar 18 kilometer jalan desa yang belum tersemenisasi maupun diaspal. Kondisi ini selama ini menjadi kendala bagi mobilitas masyarakat, kunjungan wisatawan, hingga aktivitas perekonomian desa.

Ia berharap pembagian tanggung jawab ant perusahaan tersebut segera diwujudkan melalui pekerjaan fisik di lapangan. Pelaksanaan awal ditargetkan dapat dimulai pada 2027 dan seluruh pembangunan diselesaikan sebelum 2029.

“Harapannya semakin cepat semakin bagus. Mudah-mudahan di awal 2027 sudah ada kegiatan yang dilaksanakan, sehingga persoalan jalan ini bisa segera terselesaikan,” harapnya.

Selain pembangunan jalan, audiensi juga membahas keberlangsungan distribusi air bersih bagi masyarakat Desa Sekerat. Jaringan pipa yang terdampak pembangunan jalan akan dievaluasi oleh Perumdam. Adapun pendanaan perbaikannya direncanakan melalui kolaborasi perusahaan yang beroperasi di sepanjang ruas tersebut.

Perumdam juga diminta memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat tetap stabil dan memenuhi standar kualitas.

Sunan mengungkapkan, warga Desa Sekerat, khususnya Dusun Sekurau Bawah, sempat tidak mendapatkan aliran air selama kurang lebih dua tahun. Meski dalam dua pekan terakhir distribusi mulai kembali mengalir, ia berharap persoalan tersebut tidak kembali terulang.

Selain gangguan distribusi, warga juga mengeluhkan tagihan air selama periode tidak mendapatkan layanan. Menanggapi keluhan tersebut, pihak Perumdam bersedia melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat yang terdampak.

Pemkab Kutim berharap seluruh kesepakatan dalam audiensi tersebut tidak berhenti pada pembahasan administratif. Pemerintah akan mendorong agar komitmen perusahaan segera diwujudkan melalui pekerjaan nyata, sehingga pembangunan jalan dan pemenuhan kebutuhan air bersih dapat berjalan beriringan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Sekerat. (Advdiskominfokutim/Fan)

Editor: Redaksi Akurasi.id

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana