Kaltim.akurasi.id, Penajam – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memanfaatkan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk mempermudah masyarakat mengakses program bantuan pemerintah. Melalui sistem tersebut, warga diarahkan melakukan pendaftaran secara mandiri sesuai dengan kebutuhan bantuan yang diperlukan.
Kepala Dinsos PPU, Ainie mengatakan, pemanfaatan aplikasi tersebut menjadi bagian dari pengembangan pelayanan perlindungan sosial agar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dan transparan untuk mengajukan bantuan.
“Dinas sosial memberikan perlindungan sosial kepada warga masyarakat, kemarin kita melalui aplikasi Perlinsos. Ini untuk bantuan-bantuan orang lain. Aplikasi perlindungan sosial ini supaya warga kita melakukan pendaftaran secara mandiri,” ujar Ainie, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, jenis bantuan yang tersedia cukup beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai, hingga bantuan usaha ekonomi produktif.
Dengan adanya aplikasi tersebut, masyarakat tidak lagi harus menunggu didata oleh petugas, melainkan dapat secara aktif mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan keluarganya.
Meski demikian, pendaftaran secara mandiri tidak serta-merta membuat masyarakat langsung ditetapkan sebagai penerima bantuan. Setiap pengajuan tetap harus melalui tahapan pemeriksaan untuk memastikan kelayakan calon penerima.
Dalam mekanisme pengusulan, masyarakat juga dapat meminta rekomendasi melalui RT dan pemerintah desa atau kelurahan. Usulan tersebut kemudian diteruskan ke tingkat kecamatan sebelum masuk ke Dinsos untuk diverifikasi.
“Verifikasi diperlukan agar bantuan yang disalurkan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperbarui data apabila informasi kesejahteraan yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pembaruan data ini penting agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Dengan mekanisme tersebut, Dinsos berharap proses pendataan dan pengusulan bantuan sosial dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Sekaligus mempermudah masyarakat mengakses pelayanan perlindungan sosial tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit. (adv/diskominfoppu/mz)
Editor: Devi Nila Sari